Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR …

M ANGGA SHAFFAN

ABSTRAK M. Angga Shaffan, 2021 Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TA…

WIRANDA SULISTIAWAN

ABSTRAK WIRANDA SULISTIAWAN, (2021) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 50) pp.,bibl.,tabl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingku…

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGANRNJAMINAN UANG RN (SUATU P…

Abulis Samarkhan

ABSTRAK ABULIS SAMARKHAN, 2021 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., tabl., bibl., app. M. Iqbal, S.H., M.H Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dengan jaminan uang atau orang ataupun tanpa jaminan, berdasarkan syarat-syarat yang di…

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONI…

JANUAR RAMADHANA

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini adalah un…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BECAK BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

ASHABULYAMIN

Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperol…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MASUK ATAU KELUAR WILAYAH…

MUAMMAR IZAZI

ABSTRAK MU’AMMAR ‘IZAZI, 2021 M.IQBAL, S.H., M.H. Pasal 105 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesusai dengan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan Pasal 107 menegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELITIAN DI DIREKTOR…

FEDITIA RAMADHAN

Abstrak – Di dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, dan di ayat (2) juga diterangkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera as…

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH PEGAWAI NEGERI …

ANDRI MIRTAVANI P

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidna penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Pegawai Negeri Sipil Kota Lhokseumawe, serta upaya pemberantasannya. Cara untuk melaksanakan penelitian ini yaitu metode empiris. Dari hasil yang diperol…

TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARANRNRUMAH RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

WAHYU MAULANA

ABSTRAK WAHYU MAULANA, 2021 TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN RUMAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 59)., pp., tabl.,bibl., M. Iqbal, S.H.,M.H Tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sam…


    SERVICES DESK