PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD ZULIAN HEIKAL (2023) PENYERTAAN PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala
(vi, 53) pp.,bibl.tabl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau …
TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…
Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupia…
TINDAK PIDANA PEREDARAN MIE DENGAN CAMPURAN FORMALIN (SUATU PENELITIAN DI WIL…
ABSTRAK
TARI NABILA YOLANDA,
(2023)
TINDAK PIDANA PEREDARAN MIE DENGAN CAMPURAN FORMALIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 67) pp.,bibl.,tabl,app
(Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui …
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI ILLEGAL (SUATU PENELITIAN DI K…
ABSTRAK
Nanda Wahyudi,
2023
M. Iqbal, S.H., M.H.
Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut …
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BER…
SULTON RIFKY FITRA,
(2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILAKUKAN OLEH RSUD CUT NYAK DHIEN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala
(v, 60) pp.,bibl.tabl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 59 yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan pidana d…
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN…
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat didalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Data sekunder dipero…
