Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA TANPA MELALUI PEMERIKSAAN IMIGRASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM LANGSA)
Pengarang
MUAMMAR IZAZI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
M. Iqbal - 198005182005011002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1603101010298
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022
Bahasa
Indonesia
No Classification
345.023 7
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
MU’AMMAR ‘IZAZI,
2021
M.IQBAL, S.H., M.H.
Pasal 105 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesusai dengan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan Pasal 107 menegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan. Penyidik Polri baik diminta atau tidak, pihak Polri wajib memberikan bantuan bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, kendala pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, serta upaya penyidik mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis metode yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden atau narasumber yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian dapat dijelaskan, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dikarenakan dalam setahun hanya mampu ditangani satu perkara tindak pidana keimigrasian, kendala pihak penyidik dalam melakukan penyidikan yaitu terbatasnya jumlah personil untuk menangani perkara,dan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Keimigrasian dengan penyidik Kepolisian yang masih kurang berjalan dengan baik, upaya penyidik mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan yaitu meningkatkan kinerja Penyidik yang ada dengan motivasi untuk bekerja secara optimal, dan membuat program kerjasama antara Kantor Keimigrasian Kelas II Kota Langsa dengan Kepolisian agar tercipta koordinasi yang optimal dalam melaksanakan penegakan hukum.
Disarankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian untuk mengoptimalkan kinerja penegakan hukum pada kantor imigrasi kelas II langsa, dan kepada pihak kepolisian untuk terus membantu koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Keimigrasian dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana keimigrasian, dan kepada Kementrian Hukum dan Ham disarankan untuk melakukan penambahan personel PPNS Keimigrasian.
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA PADA ETNIS ROHINGYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (FARDIAN MUHAMMAD ZAKY, 2024)
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA TANPA MELALUI PEMERIKSAAN IMIGRASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM LANGSA) (MUAMMAR IZAZI, 2022)
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LANGSA) (M RIKI ZULHELMI, 2021)
PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) ACEH BESAR (MUHAMMAD KADAFI, 2020)
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA “MAYANTARA” (CYBERCRIME)RN (SUATU PENELITIAN DI POLDA ACEH ) (Muhammad Rifki, 2015)