Electronic Theses and Dissertation

Abstrak – Di dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, dan di ayat (2) juga diterangkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan. Data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapanganHasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin yaitu faktor menurunnya sumber daya ikan ditempatnya, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor territorial. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin adalah dengan upaya preventif dan represif adapun upaya preventif sosialisasi kepada masyarakat dan kegiatan patroli sedangkan represif antara lain adalah, peledakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing, upaya pembinaan dan penegakan hokum. Disarankan kepada pihak Ditpolair untuk melakukan patroli rutin serta berinisiatif melakukan operasi gabungan dengan pihak DKP Aceh dan TNI AL, juga tegas dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin, sedangkan untuk DKP Aceh ikut serta menyadarkan peranmasyarakat betapa pentingnya menjaga perairan Aceh agar terciptanya ketentraman dan berdampak positif bagi daerah perairan Aceh itu sendiri.

Kata Kunci: Kapal Penangkapan Ikan, DKP Aceh, Illegal Fishing

Abstract – Article 27 paragraph (1) of Law number 45 of 2009 concerning fisheries, it is explained that every person who owns and/or operates an Indonesian-flagged fishing vessel used to catch fish in the fishery management area of the Republic of Indonesia and/or the sea freelance are required to have a fishing license, and paragraph (2) also explains that every person who owns and/or operates a foreign-flagged fishing vessel used to catch fish in ZEEI is required to have a fishing license. The data in this writing were carried out by library research and field research. The results of the study note that the factors that cause the occurrence of criminal acts of fishing without a license are the decreasing fish resources in their place, economic factors, environmental factors and territorial factors. Efforts made to overcome the occurrence of criminal acts of fishing without a license are preventive and repressive efforts while preventive efforts are socialization to the community and patrol activities while repressive include, among others, blasting foreign ships that do illegal fishing, fostering and enforcing the law. It is suggested to the Directorate Of The Air and Water Police to carry out routine patrols and take the initiative to carry out joint operations with the Aceh Department of Marine Affairs and Fisheries and the Navy, as well as being firm in supervising and handling the perpetrators of the crime of catching fish without a permit, while for the Aceh Department of Marine Affairs and Fisheries to participate in making the community aware of how important it is to protect the waters Aceh in order to create peace and have a positive impact on the waters of Aceh itself. Keywords: Fishing Boat, Aceh Department of Marine Affairs and Fisheries, Illegal Fishing