Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK


WIRANDA SULISTIAWAN, (2021)

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 50) pp.,bibl.,tabl.





(Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban jatuh sakit dan/atau menderita luka berat, maka pelaku akan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya. Walaupun UU KDRT sudah mengatur mengenai sanksi KDRT, masih terjadi disparitas pidana pada putusan hakim dalam tindak pidana
KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan kepada pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan hambatan yang ditemui dalam penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga serta pemenuhan hak-hak korban yang menderita luka berat akibat tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Untuk memperoleh data pada penelitian ini, diperlukan penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada
pelaku selama 3 (tiga) bulan dikarenakan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengaku khilaf dan menyesal telah memukul istrinya hingga terdapat luka memar dalam lingkup rumah tangga serta pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana KDRT berasal dari pihak korban itu sendiri, hal ini dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya dan upaya aparat penegak hukum adalah dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan UU KDRT, agar timbul kesadaran hukum tentang adanya pemenuhan hak-hak korban KDRT.
Saran kepada pihak Hakim Pengadilan Negeri Sigli adalah untuk
berpedoman pada UU KDRT agar tidak menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku dan berperan aktif dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana KDRT dari awal penyidikan sampai dengan tahap kesembuhan korban.


i

ABSTRACT WIRANDA SULISTIAWAN, (2021) DISPARITY OF CRIMINATION BY JUDGES IN CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE (A Research in the Legal Area of ​​the Sigli District Court) Faculty of Law, Syiah Kuala University (iv, 50) pp.,biblical.,table. (Mahfud, SH, LL.M.) Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence stipulates that anyone who commits acts of physical violence within the household as referred to in Article 5 letter a results in the victim falls ill and/or suffers serious injury, the perpetrator will be sentenced to a sentence of 10 (ten) years or a maximum fine of Rp. 30,000,000.00 (thirty million rupiah), but in reality. Even though the Domestic Violence Law already regulates domestic violence sanctions, there are still criminal disparities in judge decisions in criminal acts Domestic violence in the jurisdiction of the Sigli District Court. The purpose of writing this thesis is to find out and explain the judge's considerations in imposing relatively light sentences on perpetrators of criminal acts of domestic violence, overcoming criminal acts of physical violence in the household and the obstacles encountered in overcoming physical violence in the household as well as fulfilling the rights of victims who suffer from domestic violence. suffered serious injuries as a result of the criminal act of Domestic Violence. To obtain data in this study, research is needed literature and field research. Literature research is carried out by reading books, texts and legislation, while field research is carried out by interviewing informants and respondents. The judge's consideration in imposing a prison sentence on the perpetrator for 3 (three) months due to the consideration that the defendant had admitted to being wrong and regretted hitting his wife until there were bruises in the household and the perpetrator had never committed a crime before. Obstacles in tackling domestic violence crimes come from the victims themselves, this is because the community itself is reluctant to report problems in their households and the efforts of law enforcement officers are to disseminate the implementation of the Domestic Violence Law, so that legal awareness arises about the fulfillment of the rights of victims of domestic violence. Suggestions to the judges of the Sigli District Court are to: guided by the Domestic Violence Law so as not to impose light sentences on perpetrators and play an active role in protecting the rights of victims of domestic violence crimes from the beginning of the investigation until the victim's recovery stage. i