Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Aceh Jaya)
2021

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(v, 65) pp.,tabl.,bibl.
M. Iqbal , S.H, M.H.

Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal
279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan
bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin
sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan
yang sah baginya akan kawin lagi. Dalam praktiknya. terjadi tindak pidana
poliandri di berbagai daerah khususnya di wilayah hukum Kepolisian
Resor/Polres Aceh Jaya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya tindak pidana poliandri dan upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana poliandri. Penelitian ini juga akan menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana Poliandri.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.
Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer tersebut
diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Adapun bahan hukum sekunder
diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang
menyebabkan terjadinya tindak pidana poliandri di wilayah hukum Kepolisian
Resor Aceh Jaya diantaranya adalah faktor rendahnya kesadaran hukum, faktor
ekonomi, faktor keluarga yang kurang harmonis, dan faktor lingkungan tempat
tinggal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana poliandri dimulai berdasarkan
laporan dari suami tersangka. Penegakan hukum tersebut belum berjalan dengan
efektif, hal ini dapat dikatahui dari semakin banyaknya kasus-kasus poliandri yang
terjadi di masyarakat, meskipun kasus tersebut selain bertentangan dengan hukum
pidana juga bertentangan dengan hukum syari’at. Ada berbagai faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana poliandri belum berjalan
dengan efektif diantaranya adalah faktor subtansi hukum berupa ketentuan sanksi
yang memberikan efek jera kepada pelaku maupun anggota masyarakat yang lain.
Selain itu faktor budaya hukum dan struktur sosial yang belum mampu melakukan
kontrol sosial kepada individu masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana
tersebut.
Disarankan hendaknya hakim perlu memberikan sanksi yang tegas kepada
pelaku tindak pidana poliandri dalam putusannya agar dapat memberikan efek jera
dan Perlu ada penguatan peran struktur sosial masyarakat dalam melakukan fungsi
kontrol sosial agar anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana
poliandri.

Tidak Tersedia Deskripsi