Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

HASRATI

ABSRAK HASRATI, (2022) Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 53 ), pp.,tabl.,bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu Negara dan tergolong Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di atur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tah…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL …

HAIDAR NAUFAL ZAKKY

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional dan internasional. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika perantara sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan dan menyebarkan bisnis narkotikanya. Dalam perkara pelaku sebagai perantara sendiri telah diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-unda…

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR …

M ANGGA SHAFFAN

ABSTRAK M. Angga Shaffan, 2021 Pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TA…

WIRANDA SULISTIAWAN

ABSTRAK WIRANDA SULISTIAWAN, (2021) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 50) pp.,bibl.,tabl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingku…

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGANRNJAMINAN UANG RN (SUATU P…

Abulis Samarkhan

ABSTRAK ABULIS SAMARKHAN, 2021 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., tabl., bibl., app. M. Iqbal, S.H., M.H Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dengan jaminan uang atau orang ataupun tanpa jaminan, berdasarkan syarat-syarat yang di…

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONI…

JANUAR RAMADHANA

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini adalah un…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BECAK BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

ASHABULYAMIN

Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperol…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MASUK ATAU KELUAR WILAYAH…

MUAMMAR IZAZI

ABSTRAK MU’AMMAR ‘IZAZI, 2021 M.IQBAL, S.H., M.H. Pasal 105 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesusai dengan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan Pasal 107 menegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELITIAN DI DIREKTOR…

FEDITIA RAMADHAN

Abstrak – Di dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, dan di ayat (2) juga diterangkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera as…




    SERVICES DESK