Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM RAN…

RIZAL FAHMI

ABSTRAK RIZAL FAHMI 2025 PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM RANGKA INDIVIDUALISASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68) pp.,tabl.,bibl Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 202…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADI…

FAHRUL YUNALDI HASIBUAN

ABSTRAK FAHRUL YUNALDI HSB, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72). pp., tabl.,bibl., Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat diselesaikan mela…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PE…

Muksalmina

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pasal ini juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang mengaku kecanduan. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menyatakan bahwa menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya, . Namun,…

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NA…

NURRAYYAN AZHAR

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan tanpa terkecuali orang yang hilang kemerdekaannya karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh belum terpenuhi secara maksimal karena beberapa hambatan. Tujuan dari penulisan skripsi ini…

PERBANDINGAN JARIMAH (TINDAK PIDANA) ZINA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014…

SAIFUL LIYAN

Indonesia mengakui paling tidak dua sistem hukum, yaitu civil law dan islam-ic law, di mana keduanya diakui sudah menjadi hukum positif terutama di Aceh. Pengakuan sistem hukum Islam di Aceh diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan dua norma hukum di bawahnya, yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinta-han Aceh. Tidak lama kemudian disahkan norma yuridis berupa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Di sisi lain sec…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH BERDASARKAN QANUN KOTA BAND…

Muhammad Fathan Rifqi

Pasal 37 huruf d Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan adanya larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pegelolaan sampah, pembakaran sampah merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan, tidak terlepas masyarakat kota Banda Aceh, namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, tidak ada putusan terkait pelanggaran pembakaran sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Tuj…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGEDARKAN SEDIAAN FARMA…

RATU FARAH NAYLA

Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tetapi dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang menjual produk sediaa…

PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LE…

SYARIFAH SARAH FEBRI

Pasal 1 (10) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan penyelenggaraan pembinaan terhadap Anak binaan meliputi Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pasal 50 (1) menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melakukan pembinaan terhadap anak binaan yaitu meliputi Pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Meskipun begitu pada kenyataannya LPKA kelas II Banda Ace…

DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR 62/PID.B/2023/PN.BIR DAN PUTUSAN NOM…

Ayda Fitria

Pertimbangan Hakim yang teliti, baik dan cermat menjadi aspek penting dalam pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Namun, dalam pratik masih…

KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (SUA…

FITRI RAMAYANI

ABSTRAK Fitri Ramayani, 2025 KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA MEDAN TERHADAP MANUSIA SILVER JALANAN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 66 ), pp.,tabl., bibl. Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal Pasal 76I menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi …


    SERVICES DESK