Electronic Theses and Dissertation

Pasal 37 huruf d Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan adanya larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pegelolaan sampah, pembakaran sampah merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan, tidak terlepas masyarakat kota Banda Aceh, namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, tidak ada putusan terkait pelanggaran pembakaran sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam menangani pelaku pembakaran sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dan menjelaskan upaya penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku pembakaran sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metodologi penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, melalui wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan baik data lapangan maupun data kepustakaan dominan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam menangani pelaku pembakaran sampah diantaranya pencegahan dini dan pembinaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum serta bertugas untuk menegakkan perda yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh DLHK3 Banda Aceh. Upaya yang dilakukan oleh DLHK3 Banda Aceh adalah melakukan pembinaan yang berupa peringatan kepada pelaku pembakaran sampah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis namun, belum ada pemberian sanksi pidana oleh penegak hukum.

Disarankan kepada DLHK3 Banda Aceh untuk menyediakan pelayanan pengangkutan sampah tanpa dipungut biaya, selanjutnya sampah yang telah diangkut dikelola menjadi suatu produk baru. Penegak hukum seharusnya melakukan penindakan dengan memberikan sanksi pidana, hal ini menjadi sangat penting untuk membuktikan keseriusan penegak hukum terhadap peraturan ini.

Article 37 letter d of the Banda Aceh City Regulation Number 1 of 2017 on Waste Management states that the burning of waste that does not meet the technical requirements of waste management is prohibited. Burning waste is a common practice, even among the people of Banda Aceh. However, based on the decision of the Banda Aceh District Court, there has been no ruling on violations related to the burning of waste under the Banda Aceh City Regulation Number 1 of 2017 on Waste Management. The purpose of this thesis research is to explain the role and responsibility of law enforcement in dealing with individuals who burn waste under Banda Aceh City Regulation Number 1 of 2017 on Waste Management and to explain the efforts made by law enforcement in imposing sanctions on those who burn waste based on this regulation. The research method used is empirical juridical methodology. Data was obtained from field research and library research, through interviews with respondents and informants, and secondary data was obtained through literature reviews and legislation studies. The data collected, both field and library data, were predominantly analyzed using a qualitative approach. Based on the research results, the role and responsibility of law enforcement in handling waste burners includes early prevention and guidance in maintaining public order, as well as enforcing local regulations carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Sharia Police Unit (WH) of Banda Aceh. Additionally, the Department of Environment and Cleanliness of Banda Aceh (DLHK3) is responsible for preventing, addressing, and restoring environmental pollution and/or damage. The efforts made by DLHK3 Banda Aceh include providing warnings to individuals who burn waste, both verbally and in writing; however, no criminal sanctions have been imposed by law enforcement. It is recommended that DLHK3 Banda Aceh provide free waste collection services, and the collected waste should be managed into new products. Law enforcement should impose criminal sanctions, as this is crucial to demonstrate the seriousness of law enforcement in upholding this regulation.