PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TAN…
ABSTRAK
Gusfindra Siddiq,
(2025)
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TANPA SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI (Analisis
Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Sgi)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 63).,pp.,tabl.,bibl.,App.
(M. Iqbal, S.H., M.H.)
Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan yang kemudian telah diubah melalui Undang-Un…
TINDAK PIDANA PENGEDARAN KOSMETIK TANPA ADA IZIN EDAR MELALUI INSTAGRAM (SUAT…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435 yang isinya menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dihukum pidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, masih terdapat pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar melalui instagram ya…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA KORBAN DALAM …
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka korban merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Pasal Mengenai penyelidikan tindak pindana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian t…
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DALAM HUBUNGAN KERJA (SUATU PENELITIAN WILAYAH…
Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena jabatan, pekerjaan, atau karena mendapatkan imbalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun bagi pelaku penggelapan dengan pemberatan. Tetapi dalam praktiknya, penggelapan karena jabatan, pekerjaan atau karena mendapatkan imbalan masih terjadi di Kota Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk me…
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI B…
ABSTRAK
M. FATHIN AMBIA
JUMITARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan
Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 65), pp.,tabl.,bibl.
(2025)
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu
atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit,
kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau
penanggung, diancam dengan pi…
TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUM…
Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, tindak pidana tersebut tetap terjadi dan terdapa…
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT…
ABSTRAK
Ghazi Al - Aqsha,
(2025) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 77), pp., bibl., tabl.
(Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Perbuatan tindak pidana terhadap proses peradilan banyak terjadi di masyarakat, namun dalam kenyataannya tindak pidana ini hampir tidak pernah diproses di peradilan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan da…
