Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN DALAM P…

Laksamana Muhammad Fariz

Pasal 50 sampai 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan hak-hak tersangka selama proses penyidikan hingga peradilan. Salah satu hak tersebut yaitu didampingi penasihat hukum. Namun, pada kenyataannya masih terdapat hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh aparat yang berwenang selama tersangka menjalani proses penyidikan. Akibatnya tersangka tidak dapat kebebasan memberikan keterangan. Skripsi ini bertuuan untuk menjelaskan perlindungan hukum…

TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA …

Haiqal Al Kautsar Rachmadi

ABSTRAK Haiqal Al Kautsar Rachmadi, (2024) TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp., bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada ayat (2) terdapat penjatuhan hukuman mati yang memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman mati jika narkotika golongan I beratnya sudah melebihi 1 (satu) kilogram. Penjatuhan hukuman pada deli…

PENERAPAN PENYITAAN TERHADAP PENGGUNA KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR DI JAL…

MUHAMMAD REZA RIZQULLAH

Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 juncto Pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan paling …

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL D…

Cut Siti Nurulhayah

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), meskipun sudah ada aturan mengenai sanksi kelalaian manusia y…

PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEL…

Mahira Hanifa Kamila

Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwasanya “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda p…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJA…

Akmal Mushaddiq

Pasal 65 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi pidana baru telah ditambahkan di KUHP baru sebagai salah satu solusi dari permasalahan jumlah hunian yang berlebih di lapas. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana pentingnya pidana kerja sosial pada sistem pemidanaan di Indonesia yang baru, lalu bagaimana pidana kerja sosial bisa menjadi solusi guna menghilangkan kekurangan pidana penjara menjadi alternatif dari pidana penjara. Temuan penelitian ini…

PENGGUNAAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAH…

POPPY EKA ALFIONITA

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sesuai dengan yang tercantum pada ayat (1) adalah perluasan daripada alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik tidak jarang ditemui k…

TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN MAJELIS PROFES…

Faiz Al-imtiyaaz

Dalam dunia Penerbangan kecelakaan pesawat sering terjadi khususnya di Indonesia, karena itu perlu ditingkatkannya kepedulian dari pemerintah dan pemilik pesawat, untuk mengurangi kriminalisasi terhadap personel penerbangan khususnya Pilot, perlunya dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang akan meningkatkan kompetensi personel penerbangan dan menegakkan etika profesi di dunia penerbangan Indonesia. Karena itu perlu dibentuknya Majelis Profesi Penerbangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nom…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENUMPANG BUS KELAS NON-STOP TRAYEK BANDA ACEH - MEDAN …

MUHAMMAD DWI FEBRIAN

ABSTRAK Muhammad Dwi Febrian, 2024 Perlindungan Konsumen Penumpang Bus Kelas Non- Stop Trayek Banda Aceh - Medan yang Mengalami Keterlambatan dalam Pengangkutan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 67), pp., bibl., tabl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi ser…

CYBERSTALKING TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI …

CUT SALSABILA AMANDA

ABSTRAK Cut Salsabila Amanda CYBERSTALKING TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,61) pp.,bibl.,tabl. (2023) (M. Iqbal, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Setiap orang yang d…




    SERVICES DESK