Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN PADA PENGEMUDI DA…

Sarah Faradilla

Pasal 106 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan, upaya dan sanksi yang diterapkan dan…

IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN …

SAFIRA DARA NATASYA

Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan karantina Kesehatan agar meminimalisir dampak dari suatu wabah penyakit yaitu virus Covid-19, yang mana virus ini tergolong dalam kedaruratan Kesehatan yang dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan bahkan bisa menyebabkan kematian. Bagi pelanggar Protokol Kesehatan ini akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak s…

TINDAK PIDANA PENELANTARAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN (SUATU PENELITIAN DI WIL…

NANDA AULIYA

ABSTRAK NANDA AULIYA, (2023) Tindak Pidana Penelantaran Bayi Yang Baru dilahirkan ( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp.,tabl.,bibl., Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “barangsiapa menaruh anak yang dibawah umur tujuh tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalka…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YA…

DEDEK ANANDA FACHRIDZAL

ABSTRAK Dedek Ananda Fachridzal (2023) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Melalui Sosial Media (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp., bibl.,tabl (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai norma, pedoman, dan kontrol terhadap peri…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UND…

Farhan syahreza

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, hambatan penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak tanpa izin, dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penjual bahan bakar minyak tanpa izin. Berdasarkan penelitian, penjual bahan bakar minyak tanpa izin sudah dilakukan dengan baik namun masih belum efektif dalam penera…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN TELEPON GENGGAM DENGAN PEMBERAT…

Akmal Fatayat

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), angka (3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, (4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, (5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau …

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (…

Cindy Kasea Kudadiri

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Meski ancaman hukuman berat telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, namun masih ditemukan kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Tuju…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Rahmah Juliani Ulfa

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Namun kenyataannya masih terdapat …

PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN…

MUHAMMAD ZULIAN HEIKAL

ABSTRAK MUHAMMAD ZULIAN HEIKAL (2023) PENYERTAAN PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (vi, 53) pp.,bibl.tabl. M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau …

TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…

ALFIDZA ANGGARA

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupia…




    SERVICES DESK