Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAS SOUVENIR ACEH DI KECAMATAN…

Rizka Fadhila

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian antara penjual tas suvenir dan pembeli telah terjadi wanprestasi, yang menyebabkan kerugian kepada penjual. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk wanprestasi pembeli di dalam jual beli tas suvenir Aceh di…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN …

LOLA SEPTYADI ISTIQOMAH. R

Kegiatan jual beli di dasari dengan adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kegiatan jual beli antara peternak ikan mas dan tauke ikan mas didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian bersifat mengikat, namun dalam pelaksanaannya tauke ikan mas tidak melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…

KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECA…

TAUFIQ ALQAWIY

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian jual beli lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ba…

KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SECA…

SATRIA WIBOWO

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah cakap. Pasal 1330 jo 330 mengatur bahwa, cakap dalam membuat perjanjian adalah bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Perjanjian secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mempertemukan antar pihak sehingga menyulitkan para pihak untuk mengetahui kecakapan antar pihak. Akibatnya, banyak praktik perjanjian secara elektronik dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Tanggung jawab akibat w…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGA…

FANI YURNALIS

ABSTRAK Fani Yurnalis 2022 WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) JASA KONSTRUKSI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI DI KOTA PADANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 109) pp., bibl., app., tabl. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perba…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LPG (LIQUIFIED …

Cut Intan Neubrisa

ABSTRAK CUT INTAN NEUBRISA, (2022) PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LPG (Liquified Petroleum Gas) ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN AGEN GAPURA PUTRA ( vii, 55), pp,tabl,bibl,app. Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A., Dalam Pasal 5 Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg Antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Gapura Putra Perkasa disebutkan bahwa Agen PT. Gapura Putra Perkasa harus memberikan bukti setor validasi kepada PT. Pertamina (Persero), sesuai dengan Pasal 133…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI KOT…

Juriadi

Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa ”setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Maka setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan bagi orang tersebut untuk mengganti kerugian, namun dalam prakteknya masih terjadi perbuatan melawan hukum dalam sewa menyewa ruko oleh pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perjanjian sewa menyewa ruko di Kota M…

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DANA USAHA MELALUI PT. SARANA M…

IKBAR ATHALLA FAUZI

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, namun pada praktiknya, masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal perjanjian pinjaman dana, salah satunya adalah debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Kota Medan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia c…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KL…

DARA SUMAYYA

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Pelarangan pencantumkan klausula eksonerasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh masih menggunakan nota pembayaran yang mencantumkan klausula eksonerasi didalamnya. Tujuan dari penuli…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…


    SERVICES DESK