TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTI…
Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoal…
PROSEDUR PINJAMAN UANG MUKA PERUMAHAN UNTUK PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAND…
RINGKASAN
BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Perusahaan ini juga melaksanakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peserta dan masyarakat dalam bentuk suatu program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). Salah satu dari program DPKP adalah Pinjaman Uang Muka Peru…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN JU…
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan perjanjian baku yang isinya dapat merugikan konsumen dan menghilangkan hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Namun, seiring tidak terkontrolnya penggunaan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha di tempat perbelanjaan terutama di toko buku tidak menutup kemungkinan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku us…
PERTANGGUNGJAWABAN PENYEWA MOBIL SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI TERHADAP PER…
ABSTRAK
MUTIA SARI, PERTANGGUNGJAWABAN PENYEWA
2014 MOBIL SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 54) pp., tabl., bibl., app.
SYAMSUL BAHRI, S.HI.,M.A.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun sifat buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengat…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PA…
ABSTRAK
RISNAWATI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Suatu Penelitian Pada Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Di Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 83)., pp.,bibl.,app
(RISMAWATI, S.H. M.HUM)
Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank bersama debitur dalam bentuk standart contract atau perjanjian baku. Debitur…
PELAKSANAAN HAK RETENSI RNPADA PERJANJIAN PENGADAAN KAROSERI MOBIL RN(SUATU P…
ABSTRAK
ANNISA WINA KINANTI , PELAKSANAAN HAK RETENSI PADA
2014 PERJANJIAN PENGADAAN KAROSERI MOBIL (Suatu Penelitian Pada CV. Usaha Maju)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
( iv, 52 ) pp., bibl., app.
T.AHMAD YANI, S.H., M.Hum.
Hukum perjanjian memiliki sifat timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Pada perjanjian pengadaan karoseri mobil, pihak penyedia jasa memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaan membuat karoseri mobil…
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM UNTUK PEREM…
Menurut Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam pelaksanaan kredit simpan pinjam untuk perempuan yang bersumber pada keputusan Menteri No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, menyatakan bahwa setiap kredit simpan pinjam untuk perempuam yang diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataanya, pelak…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD RACHMAWAN:
M.JAFAR, S.H., M.Hum.
Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisikan tentang perjanjian sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikamatan dari suatu barang , selama waktu tertentu dan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya, namun dalam kenyataannya pihak penyewa sering melakukan wanprestasi seperti terlambat me…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA MEREK KUCH2HOTAHU DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
NURUL RAMADHANI, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA MEREK KUCH2HOTAHU DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,68)pp.,bibl.,appdx.
(Cut Era Fitriyeni, S.H.,M.Kn)
Kuch2hotahu merupakan suatu merek dagang waralaba yang saat ini sangat terkenal di Indonesia, yang bergerak dalam bidang perdagangan makanan. Merek kuch2hotahu sendiri telah didaftarkan pada Daftar Umum Merek atas nama Iltidas dengan nomor permohonan 1002011028289 dan pendaftaran IDM00…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL…
ABSTRAK
MIRZA SAPUTRA, WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
2015 PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 58)pp.,bibl.
MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengatur, artinya para pihak bebas menentukan …
