Electronic Theses and Dissertation

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memperluas wewenang penghentian penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dan tidak lagi hanya terbatas pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun kewenangan menghentikan perkara pada tahap penuntutan menjadi lebih luas lagi untuk semua kategori tindak pidana sebagaimana ketentuan peraturan kejaksaan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dampak yuridis, serta kekuatan hukum mengikatnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengkaji sistematika hukum.
Hasil penelitian menunjukan kedudukan kewenangan jaksa melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan refleksi dari asas dominus litis kejaksaan dan merupakan diskresi penuntutan, dampak yuridisnya telah menerobos sistem legalitas formil KUHAP, namun berdampak positif bagi pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai kekuatan hukum mengikat karena termasuk kebebasan kebijaksanaan jaksa dan/atau penuntut umum serta tidak dapat dilakukan upaya hukum demi terwujudnya kepastian hukum.
Disarankan agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mekanisme pelaksanaan mediasi penal dimasukkan RUUKUHAP untuk menghindari penerobosan asas legalitas karena hakikat hukum pidana formil sedapat mungkin mencerminkan kepastian hukum, dan agar implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat secara bijak, tidak ada tebang pilih dengan memperhatikan kualitas perkara.
Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Kewenangan, Keadilan Restoratif.

The promulgation of the Indonesian Prosecution Office Number 15, 2020 on Dropping Charges Based on Restorative Justice, has widen the power of crime as has been ruled in Article 140 (2) Indonesian Criminal Process Act and it is not only limited to juveniles’ cases (based on the Act Number 11, 2012 on Juvenile Criminal Justice System). However, the power of dropping the charges of crimes on the level of prosecution has been wider for all types of crimes as what has been ruled in the prosecution office regulation. This research aims to explain the status of power of prosecution based on restorative justice, juridical implication and other binding authorities. This research applies juridical normative method with the type of the research is legal research discussing legal systems. This research shows that the status of the authority of prosecutors in dropping criminal charges based on restorative justice is a reflection of the principle of dominus litis of the prosecution office and it is a discretion of the prosecution, the juridical implication is that it has crossed formal legality of the Indonesian Criminal Process Act, but it has positive impact on the implementation of the principle of quick, simple, and cheap in the criminal proceeding and the revocation of prosecution has a binding authority as it is a part of prosecutor policy freedom and/or and there is no appeal for achieving law certainty. It is recommended that the revocation of charges based on restorative justice principle and penal mediation implementation mechanism included in the Draft of the Act of Criminal Justice Procedure in order to avoid legality principle as it is intrinsically to reflect law certainty as possibly, and the revocation of charges implementation based on restorative justice can be conducted wisely, without discriminating by looking at the quality of criminal cases. Key words: Dropping Charges, Authority, Restorative Justice