Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDA…

Afnan Wildana

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) tidak lagi disebut secara eksplisit dengan kata menghina, melainkan diwujudkan melalui frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat. Pasal 218 KUHP mengatur mengenai setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di pidana paling lama tiga tahun dan denda katagori IV. Selanjutnya, diperjelas dalam Pasal 219 KUHP yang mengatur mengenai…

KESELARASAN PENGATURAN UNJUK RASA DALAM PASAL 256 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM P…

Viera Ameilia

KESELARASAN PENGATURAN UNJUK RASA DALAM PASAL 256 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Viera Ameilia Rizanizarli Iskandar A. Gani ABSTRAK Pengaturan “unjuk rasa” dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat sanksi pidana terhadap penyelenggaraan unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang yang berpotensi mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan keonaran. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan m…

PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH …

M. IRFAN KAMIL

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan upaya diversi pada setiap tahapan peradilan pidana anak, termasuk tahap penuntutan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak selalu berjalan sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mekan…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA AKIBAT HEWAN …

FATHIN FADHLI

Kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya masih sering terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan menimbulkan kerugian materiil serta korban luka. Permasalahan ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pemilik ternak dalam mengawasi hewannya sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 dan Per…

PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUK…

INTAN HUMAIRA

Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs tentang perkara pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa terlebih dahulu menyerang korban Darwis dengan parang hingga korban Darwis terluka, lalu Terdakwa terlibat pertikaian dengan korban Suparman dan melakukan penyerangan berulang kali hingga menyebabkan korban Suparman meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa kembali melakukan penyerangan terhadap Zakiruddin dan Muhammad Alfajir. Terdakwa didakwa dengan da…

KONSTRUKSI PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN YANG BERNILAI EKONOMI…

Adi Tyogunawan

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang bernilai ekonomis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti ketidakjelasan norma hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan aset untuk kepentingan negara. Paradigma yang masih menempatkan penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian menyebabkan banyak aset produktif mengalami penurunan nilai, bahkan dimusnahkan tanpa mempertimbangkan potensi ekono…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF B…

Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang

KEDUDUKAN PUTUSAN KOMISI BANDING MEREK DALAM PENDAFTARAN SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Anggie Tumpak Hasoloan Sihotang* Sanusi** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (first to file), yang secara normatif menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya sumber lahirnya hak eksklusif atas merek. Namun secara realitas, ditemukan kesenjangan signifikan karena Direktorat Jenderal…

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENDAMPINGAN KLIEN ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI BALAI PEMA…

Cut Dini Mandasari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi pada setiap tahapan proses peradilan, dengan berlandaskan prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta pemberian hak perlindungan, perlakuan manusiawi, dan pendampingan sebagaimana …

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PE…

Indra Keumala

ABSTRAK Keadilan Restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Adanya konsep pemulihan kembali yang dipahami sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif merupakan suatu kriteria yang ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam mengimplikasikan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum dan la…


    SERVICES DESK