Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH MAISIR SECARA ONLINE DI KOTA BAN…

ARBAY ZIKRI

Pasal 18 ayat (1) Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur larangan terhadap jarimah maisir. Maisir adalah segala bentuk perjudian, termasuk kegiatan taruhan dan permainan untung-untungan yang dilarang syariat dan qanun, dan dalam praktik modern banyak berlangsung secara online melalui aplikasi dan situs perjudian.Secara normatif, regulasi telah memadai, tetapi dalam kenyataannya implementasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek teknologi dan koordinasi antar lembaga T…

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Bakhtiar

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Bakhtiar 1 Mohd. Din 2 Ilyas Yunus 3 Darmawan 4 ABSTRAK Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi peningkatan peredaran narkotika yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Narkotika tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia tetapi juga berasal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan penyalahgunaannya meningk…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENAMBAHAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGALRN(SUATU PENE…

Wais Al Qarni

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENAMBAHAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL (Suatu Penelitian Di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Banda Aceh) ABSTRAK Wais Al Qarni Mohd. Din ** Teuku Muttaqin Mansur*** Tenaga listrik merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyediaannya menjadi tanggung jawab negara melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Penggunaan tenaga listrik wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERTENTU MELALUI LEMBAGA ADAT DI GAMPONG JANTHO LA…

Tridara Sukma Br.Siahaan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), termasuk hukum pidana adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan perkara tertentu yang hidup di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penyelesaian perkara melalui lembaga …

PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM AUTENTIKASI DAN ADMISIBILITAS ALAT BUKTI ELE…

Puan Diva Humaira

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 235 dan Pasal 56 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) secara eksplisit menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengakui digital forensik sebagai mekanisme pemeriksaan barang bukti digital. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum …

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN HAK KUNJUNGAN BIOLOGIS BAGI NARAPID…

Rusmunandar

Pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta standar internasional Nelson Mandela Rules yang menekankan pemenuhan kebutuhan fisiologis dan perlindungan martabat manusia. Secara normatif, narapidana seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya tetap dilindungi oleh negara berdasarkan paradigma pemasyarakatan yang humanis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan menegaskan kewajiban pemberian perlakuan ya…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LAUNDRY TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGU…

Nurul Fatia

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan bagi pihak lain, mewajibkan pelaku yang bersalah atas timbulnya kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi. Pasal 1367 menyebutkan bahwa sesorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya atau disebabakan oleh barang yang berada dalam penguasaannya. …

DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI …

DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK Rauzatul Jannah* Mohd.Din** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Eksploitasi anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Secara normatif, penanggulangan eksploitasi anak telah diatur melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K…

PEMAAFAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Redy Hary Ramandana

Pemaafan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana ABSTRAK Redy Hary Ramandana Moh Din Darmawan Perkembangan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperkenalkan konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan ringann…

PENANGGUHAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DEFERRED PROSECUTION AGR…

Melta Variza

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Tipikor) yang mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghentikan proses hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, berimplikasi tidak baik terhadap pemulihan perekonomian negara. Akibatnya, setiap kasus tipikor tanpa adanya batasan jumlah minimal kerugian keuangan negara langsung diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Padahal, biaya yang dibutuhkan unt…


    SERVICES DESK