Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENILAIAN KESEHATAN POHON PADA HUTAN ALAM MENGGUNAKAN METODE FOREST HEALTH MO…

ADE PUTRA

Hutan merupakan ekosistem penting yang mendukung kehidupan dan keseimbangan lingkungan serta memiliki fungsi lindung, konservasi, dan produksi sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999. Di Provinsi Aceh, PT. Tusam Hutani Lestari (PT. THL) mengelola hutan produksi yang sebagian besar berupa hutan tanaman, sementara hutan alamnya belum dimanfaatkan akibat moratorium logging. Kawasan ini sebelumnya mengalami kerusakan akibat illegal logging. Mengingat pentingnya data kesehatan pohon untuk me…

PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI BAGI RNNARAPIDANA PEREMPUAN RN(SUATU PENE…

Alya Dwiane Putri

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan hak kepada narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan selama menjalani masa pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak setiap orang atas pelayanan kesehatan reproduksi, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehat…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA SIBER DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIB…

T.Ricki Fadlianshah

Pasal 40A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif. Hal ini berarti pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, beretika, produktif dan berkeadilan. Akan tetapi dalam implementasinya ruang digital atau cyberspace belum sepenuhny…

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN …

Janatul `Afifah

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan serta kepentingan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur dengan tanah sebagai unsur utama, namun keterbatasan tanah negara menyebabkan pemerintah harus berhadapan dengan p…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG …

Imam Mauzal

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL PEMBUATAN AKTA SUBROGRASI PIUTANG DARI BANK …

Sandi Rahmad Sholeh

Subrogasi berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan dalam fatwa 104/DSN/MUI/X/2016. Sejak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), notaris melaksanakan subrogasi atas piutang tidak berdasarkan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan belum ada aturan hukum positif yang menegaskan secara jelas tentang subrograsi piutang dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam hal subrograsi, meskipun s…

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN PASCA…

Bustani

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan wewenang atribusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada praktiknya, akta-akta yang dibuat oleh nota…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

APLIKASI SENSOR THERMAL UAV UNTUK MONITORING POPULASI MONYET EKOR PANJANG (MA…

AURA AULIA HUMAIROH

UAV sering dikenal sebagai drone, berupa pesawat tanpa pilot yang dapat dioperasikan dari jarak jauh dengan sistem computer. Sensor thermal pada UAV dapat mendeteksi panas tubuh satwa, penerbangan drone menampilkan primata yang berukuran kecil cukup sulit untuk dideteksi, seperti dalam penelitian ini digunakan untuk memantau populasi monyet ekor panjang yang berkembang pesat di sekitar perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan dampak negatif berupa penurunan hasil panen akibat serangan. Tujuan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENY…

Muhammad Zaky Naufal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Zaky Naufal* Dahlan* Teuku Saiful* ABSTRAK Tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower) dan saksi pelapor (whistleblower), dalam UU No 31 Tahun 2004 dan SEMA NO 4 Tahun 2011 telah menjelaskan…


    SERVICES DESK