Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENY…

Muhammad Zaky Naufal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Zaky Naufal* Dahlan* Teuku Saiful* ABSTRAK Tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower) dan saksi pelapor (whistleblower), dalam UU No 31 Tahun 2004 dan SEMA NO 4 Tahun 2011 telah menjelaskan…

KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NOTA KES…

Hadya Zuhra

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut di…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RES…

Khairul Umam Syamsuyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTITUSI Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRAK Dasar restitusi telah diatur lewat Pasal 98 KUHAP namun secara lengkap di atur dalam UU LPSK. Pasal 3 UU LPSK menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. Faktanya, korban tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 320 ayat (1), dan Pasal 321 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 a…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN RN(SUATU …

GIBRAN EL HAJJY

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunak…

JARIMAH PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

NOVI WULANDARI

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “setiap orang dengan sengaja melakukan jaimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat tazir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima pulih) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 ( seribu lima ratus gram) emas murni, paling banyak 200 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Walapu…

ANALISIS POTENSI KARBON AGROFORESTRI KOPI ARABIKA DI PERHUTANAN SOSIAL DESA K…

FARID WAJDI RIZAKA

Kopi arabika (Coffea arabica) merupakan salah satu spesies kopi unggulan dunia yang tumbuh optimal di daerah tropis dataran tinggi, seperti Aceh Tengah, dan sering dibudidayakan dalam sistem agroforestri. Agroforestri kopi tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berperan penting dalam penyerapan karbon dan konservasi lingkungan melalui keberadaan pohon penaung yang menyimpan karbon dalam biomassa. Sistem ini diakui secara global sebagai strategi mitigasi perubahan iklim …

STRUKTUR DAN KOMPOSISI JENIS AGROFORESTRI KOPI ARABIKA DI RNPERHUTANA…

Septhia Ananda Maizhar

Hutan merupakan ekosistem yang didominasi pepohonan dengan fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat, sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999. Salah satu skema pengelolaan hutan di Indonesia adalah perhutanan sosial, yang memberikan hak akses pengelolaan hutan secara lestari kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023. Di Desa Kekuyang, Kecamatan Ketol, …

PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAA…

M. RIFKY ADI PRADANA

ABSTRAK M. Rifky Adi Pradana (2023) PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59) pp.,bibl.,tabl,app Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena se…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN

Andi Mirza

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK PELLAYANAN KELSELHATAN Andi Mirza Dahlan Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana pelaku malpraktik pelayanan kesehatan merupakan isu penting dalam sistem hukum pidana. Pelayanan kesehatan idealnya dilakukan secara profesional, sesuai standar operasional dan etika medis. Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya menyebabkan pasien menderita luka b…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN …

SUPRI HARIADI

Kerusakan hutan dan degradasi lahan merupakan tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) digagas pemerintah untuk memulihkan fungsi ekologis dan sosial kawasan hutan. Kabupaten Gayo Lues, sebagai daerah dengan tutupan hutan luas namun terdegradasi, menjadi lokasi penting untuk implementasi program ini. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, melainkan juga oleh tingkat kepuasan masyarakat sebagai peneri…


    SERVICES DESK