Electronic Theses and Dissertation

Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mampu secara optimal menjalankan fungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin peradilan yang adil. Kelemahan tersebut tampak pada sifat pasif hakim, ruang lingkup pemeriksaan yang hanya bersifat formil, ketentuan gugurnya praperadilan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta ketiadaan batas waktu penyidikan dan penuntutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa praperadilan belum efektif sebagai lembaga pengawasan atas tindakan penyidik dan penuntut umum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menuju pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang memiliki kewenangan lebih aktif dan substantif dalam menilai legalitas serta proporsionalitas tindakan aparat penegak hukum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan model reformasi pranata praperadilan menjadi HPP yang ideal dalam rangka memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi hakikat praperadilan sebagai lembaga kontrol yudisial, mengevaluasi efektivitas pengaturannya saat ini, dan merumuskan gagasan konseptual bagi pembaruan hukum acara pidana yang menempatkan hakim secara aktif dan independen dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum sejak tahap pemeriksaan pendahuluan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan praperadilan, serta diarahkan untuk merumuskan konsepsi ideal reformasinya menjadi HPP. Untuk memperkuat hasil analisis, digunakan lima pendekatan: pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait praperadilan; pendekatan sejarah untuk menelusuri genealogi pembentukannya; pendekatan kasus untuk menelaah putusan praperadilan dan perkara pidana; pendekatan perbandingan terhadap sistem Habeas Corpus, pre-trial di Amerika Serikat, serta model serupa di Belanda, Italia, Prancis, Jerman, dan Kanada; serta pendekatan konseptual untuk merumuskan konsep ideal HPP. Penelitian ini juga diperkaya dengan wawancara terhadap hakim, jaksa, dan polisi guna memperoleh perspektif empiris terhadap pelaksanaan dan kelemahan praperadilan dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan secara konseptual memiliki landasan filosofis yang kuat sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan manifestasi prinsip keadilan prosedural, namun secara normatif dan praktis masih menghadapi empat kelemahan utama: sifat pasif hakim, ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas, gugurnya praperadilan saat pelimpahan perkara, dan tidak adanya batas waktu penyidikan dan penuntutan. HPP merupakan solusi ideal karena memiliki karakter proaktif dan substantif, dengan kewenangan menguji kelayakan perkara, menilai alat bukti, serta mengontrol legalitas dan proporsionalitas tindakan aparat penegak hukum sejak tahap awal proses peradilan pidana.
Penelitian ini mengusulkan reformulasi sejumlah ketentuan dalam Rancangan Konsep KUHAP untuk memperkuat peran HPP, di antaranya memberikan hak bagi tersangka atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pengujian kelayakan perkara, mempertegas kewenangan ex officio hakim, serta memastikan proses pemeriksaan HPP tidak gugur sebelum selesai. Selain itu, perlu dilakukan pencabutan atau penyesuaian terhadap SEMA No. 5 Tahun 2021 dan PERMA No. 4 Tahun 2016 agar keberlakuan HPP tidak terbatas pada aspek formal, melainkan juga mencakup aspek substantif dan materiil, sehingga benar-benar menjadi mekanisme kontrol yudisial yang efektif, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

The pretrial mechanism within the Indonesian criminal justice system has not yet functioned optimally as a judicial control instrument to safeguard human rights and ensure fair trial principles. Several structural and procedural weaknesses persist, including the passive role of judges, the limited formal scope of examination, the automatic termination of pretrial proceedings upon case referral to trial, and the absence of clear time limits for investigation and prosecution, which collectively generate legal uncertainty. These conditions demonstrate that the pretrial mechanism has been ineffective as a supervisory institution over investigative and prosecutorial actions. Therefore, a comprehensive reform toward establishing the Preliminary Examining Judge (Hakim Pemeriksa Pendahuluan, HPP) is essential. This reform aims to create a more active, substantive, and proactive judicial mechanism capable of testing the legality and proportionality of coercive measures by law enforcement authorities, thus embodying justice consistent with the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to analyze and conceptualize an ideal model for reforming the pretrial mechanism into the HPP to strengthen human rights protection and realize a just criminal justice system based on the philosophical, constitutional, and moral foundations of Pancasila. Specifically, the study seeks to (1) identify the nature of pretrial as a judicial control institution, (2) evaluate the effectiveness of its current regulation and implementation in ensuring procedural and substantive justice, and (3) develop a conceptual framework for reforming Indonesia’s criminal procedural law by introducing the HPP as an active and independent judicial body supervising investigative processes. The research employs a normative juridical method, emphasizing the analysis of positive legal norms, legal principles, and doctrinal interpretations related to pretrial, while also incorporating five complementary approaches. The statutory approach examines relevant legal instruments, including the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code 2025 (RKUHAP), and Supreme Court Regulations. The historical approach examines the genealogy and development of the pretrial mechanism. The case approach analyzes judicial decisions in both pretrial and criminal cases to assess the application of procedural fairness. The comparative approach analyzes mechanisms like Habeas Corpus in the common law tradition, pre-trial procedures in the United States, and analogous systems in the Netherlands, Italy, France, Germany, and Canada. The conceptual approach formulates the theoretical basis for constructing the HPP model. To enrich the normative findings, the research incorporates interviews with judges, prosecutors, and police officers to capture empirical perspectives on the practical limitations of the current pretrial system. The results show three main answers to the research questions. First, from a theoretical and historical perspective, the pretrial institution was designed as a safeguard for human rights and judicial oversight but remains trapped within a formalistic and procedural paradigm that neglects substantive justice. Second, its current implementation does not ensure procedural and substantive fairness because the judge is not active enough, the jurisdiction is limited, and the rule that ends the case too soon takes away the right to judicial review. Third, the establishment of the HPP represents an ideal and necessary reform, positioning judges as proactive guardians of constitutional rights with authority to review the legality, proportionality, and reasonableness of investigative actions; assess evidentiary sufficiency; and determine case feasibility before prosecution. The HPP framework thus integrates judicial oversight with due process principles to ensure balance between state power and individual rights. The study recommends reformulating specific provisions within the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP 2025) to strengthen the HPP’s authority, including granting suspects and defense counsel the right to request case feasibility review, affirming the judge’s ex officio powers, and ensuring that HPP proceedings cannot be terminated prematurely. Additionally, Supreme Court Circular No. 5 of 2021 and Supreme Court Regulation No. 4 of 2016 should be repealed or revised to expand the scope of judicial review beyond formal legality to include substantive and material justice. Through these reforms, the HPP is expected to become an effective, accountable, and rights-oriented judicial oversight mechanism, reinforcing Indonesia’s commitment to justice, human dignity, and the constitutional mandate of Pancasila.