ANALISIS YURIDIS DAMPAK PENGANGKATAN TENAGA HONORER DALAM PERSPEKTIF HAM (SUA…
Salah satu Persoalan tenaga kerja di sektor publik yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah terkait tenaga honorer, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dilakukan pengangkatan secara bertahap serta melarang seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat tenaga honorer bar…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH OLEH DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PEM…
Peraturan Walikota Bnada Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dalam pasal 9 huruf (f) dinyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan anak terlantar yang termasuk anak jalanan dalam memberikan pembinaan dan perlindungan dalam daerah kota. Namun, dalam kenyataannya adanya peningkatan anak jalanan serta belum optimal program rumah singgah tersebut.
Penelitian ini b…
PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
Nabila Zahra
2026
PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI
PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 75), pp., bibl., app.
Basri Effendi, S.H., M.Kn. M.H.
Pelayanan kebersihan terhadap pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan
Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Te…
PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM…
PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PTN-BH
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN UNTUK MENDUKUNG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Ruhul Fata
Suhaimi**
*
Mahdi Syahbandir***
ABSTRAK
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
menjelaskan bahwa Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara
selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
atau de…