Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Bakhtiar

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Bakhtiar 1 Mohd. Din 2 Ilyas Yunus 3 Darmawan 4 ABSTRAK Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi peningkatan peredaran narkotika yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Narkotika tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia tetapi juga berasal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan penyalahgunaannya meningk…

PEMANFAATAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI AMANDEMEN ORGANIK UNTUK PERBAI…

SYARIFAH AINI NST

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah padat hasil pengolahan kelapa sawit yang tersedia dalam jumlah melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya masih terbatas. Padahal, TKKS berpotensi dimanfaatkan sebagai amandemen organik untuk memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. Tanah Inceptisol umumnya memiliki kandungan bahan organik, kapasitas tukar kation (KTK), dan ketersediaan unsur hara yang relatif rendah sehingga memerlukan upaya perbaikan melalui pemberian bahan organik. Pene…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH NO.230/PDT.G…

DWI HADI KUSUMA

Pembuktian unsur nusyuz dalam perkara perceraian memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap hak-hak istri, seperti hak nafkah dan hak keperdataan lainnya. Namun, hukum positif Indonesia belum mengatur secara rinci standar pembuktian nusyuz, sehingga menimbulkan perbedaan penilaian dalam praktik peradilan. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna yang menetapkan Termohon sebagai pihak yang nusyuz berdasarkan alat bukti e…

POLITIK HUKUM DALAM KONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN TERPIDANA JINAYAT DI ACEH

Amrullah

ABSTRAK Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seca…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS RSEBAGAI SALAH SATU DASAR PEN…

Arief Syahroni

"KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN" Arief Syahroni 1 Azhari 2 Zahratul Idami 3 ABSTRAK Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen yang membuktikan kedudukan ahli waris secara sah. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, Surat Keterangan Ahli …

REKONSTRUKSI PENGATURAN PROSEDURAL PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEME…

Fahrul Yuza

REKONSTRUKSI PENGATURAN PROSEDURAL PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEMELIHARA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Fahrul Yuza , Eddy Purnama , Ilyas Ismail , M. Gaussyah ABSTRAK Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi memberikan ruang pengakuan sebagai pengungsi tanpa disertai indikator dan kriteria yang jelas, objektif, dan terukur. Akibatnya, penentuan status pengungs…

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADA…

Al Hajjir

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pelaksanaan perlindungan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, seperti masih adanya anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta penelantaran. Anak terla…

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKANRNSURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAHYA…

Fauzan

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT DI KABUPATEN PIDIE JAYA Fauzan* Eddy Purnama** Ilyas Ismail** ABSTRAK Akta Jual Beli (AJB) merupakan dasar pendaftaran tanah. Dalam praktik di Kabupaten Pidie Jaya masih ditemukan pembuatan AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas objek yang ternyata telah bersertipikat. Penggunaan SKT dalam keadaan tersebut tidak sesuai dengan norma…

ANALISIS PENGUKURAN EFEKTIVITAS PROSES TRANSFORMASI LNG PADA OPEN RACK VAPORI…

Alya Nasywa

PT. XYZ adalah perusahaan yang berperan sebagai pusat regasifikasi dan distribusi LNG di Indonesia. Peralatan utama dalam proses ini adalah Open Rack Vaporizer (ORV) yang berfungsi mengubah LNG dari fase cair menjadi gas alam menggunakan air laut sebagai media pemanas. ORV menghadapi permasalahan berupa Corrosion Under Insulation (CUI) yang melampaui batas toleransi desain, serta adanya risiko thermal shock. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kinerja peralatan secara objektif. Pen…

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TA…

Cut Riska Yulanda

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PENGHADAP DI ACEH BESAR Cut Riska Yulanda  Ilyas  Zahratul Idami  ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK