Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERANCANGAN MODUL PENANAMAN BENIH JAGUNG MENGGUNAKAN METODE PERANCANGAN KONSE…

AYIKHAL AKBAR

Abstrak Perkembangan teknologi pertanian saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat, termasuk dalam sektor penanaman jagung. Kehadiran teknologi diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam proses penanaman jagung, khususnya permasalahan yang masih banyak ditemui pada metode manual maupun modul konvensional. Dalam praktiknya, penanaman jagung sering menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakseragaman jarak tanam, ketidaktepatan kedalaman benih, serta tingginya angka benih gan…

WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA KATERING DI KOTA …

Nadya Balqis

Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hukum perdata, keadaan tersebut dikenal sebagai wanprestasi. Fenomena ini ju…

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PADA CV. SINAR DELIMA INDAH BERBASIS MARKETING MI…

RAJA AHLUL QAUSAR

CV. Sinar Delima Indah merupakan perusahaan penggilingan padi yang mengalami penurunan penjualan beras selama periode 2020–2024. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi CV. Sinar Delima Indah untuk mendukung penjualan pada perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan integrasi marketing mix 4P dan analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada pihak internal pe…

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN AS…

Elvira Wahyuni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk di bidang pertanahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan…

KONSINYASI TERHADAP TANAH SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH PELABUHAN BALOHAN SA…

Riyan Zulfa Rizki

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan timbul ketika objek pengadaan tanah berada dalam status sengketa, sehingga menghambat proses pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 men…

PENERAPAN METODE LEAN SERVICE MELALUI SERVICE BLUEPRINTING DAN ANALISIS SISTE…

Cut Putri Raihan

Mitsubishi Arista masih mengalami permasalahan berupa waktu tunggu yang tinggi, penumpukan antrian, serta aktivitas tidak bernilai tambah yang memperpanjang proses pelayanan servis ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemborosan, kapasitas pelayanan, dan kinerja sistem antrian guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Metode yang digunakan meliputi Service Blueprinting untuk memetakan alur pelayanan, Business Process Modeling and Analysis (BPMA) dengan Process Activity Mapping (PA…

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA US…

Indrayati Febisyah Ananda

KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS YANG DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Indrayati Febisyah Ananda * Iman Jauhari ** Siti Rahmah *** ABSTRAK Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menentukan bahwa Pelapor dan/atau Terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaika…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

KEABSAHAN RUJUK PASCA PUTUSAN TALAK SATU BAIN SUGHRA MENURUT MAHKAMAH SYARIâ€â€¦

Muhammad Naufal

Permasalahan talak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan jatuhnya talak. Dalam hukum Islam, talak dianggap sah sejak diucapkan apabila memenuhi rukun dan syarat syar’i, sedangkan hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA SEBAGAI NARKOTIKA GOLONG…

Yulizar

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana serius yang terus menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, namun di sisi lain narkotika juga memiliki fungsi penting dalam bidang kesehatan apabila digunakan secara benar dan diawasi secara ketat. Permasalahan muncul ketika tanaman ganja, yang secara ilmiah dan empiris menunjukkan potensi manfaat medis, tetap diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sehingga dilarang digunakan untuk pe…


    SERVICES DESK