Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH DEN…

Dian Kesuma

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menetapkan kewajiban sinkronisasi perencanaan dan kebijakan fiskal sebagai fondasi keterpaduan pembangunan nasional. Implementasi ketentuan tersebut dalam perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menunjukkan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Aceh dan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, sehingga sinkronisasi p…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…

REFORMASI PRAPERADILAN MENJADI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERAD…

Erwin Susilo

Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mampu secara optimal menjalankan fungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin peradilan yang adil. Kelemahan tersebut tampak pada sifat pasif hakim, ruang lingkup pemeriksaan yang hanya bersifat formil, ketentuan gugurnya praperadilan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta ketiadaan batas waktu penyidikan dan penuntutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan…

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH

Frizal

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH Frizal* Eddy Purnama** M. Saleh Sjafei*** M. Gaussyah**** ABSTRAK Kebijakan otonomi khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Aceh merupakan daerah dengan sifat khusus dan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sif…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE

Furqan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE Furqan Rizanizarli Eddy Purnama ABSTRAK Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan KUHAP. Sebagai judex juris, Mahkamah Agung hanya berwenang menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat fakta (judex factie), bukan menilai ulang fakta perkara. Pasal 253 KUHAP secara limitatif menetapkan alasan kasasi, yaitu kesalahan penerapan hukum, ke…

IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN AKREDITASI DAYAH ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH NO…

Bahrul Ulam

Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA) merupakan badan yang dibentuk untuk oleh Pemerintah Aceh berdasarkan pasal 69 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang bertugas melakukan penilaian terhadap standar mutu dayah, memberikan rekomendasi akreditasi, dan memastikan penyelenggaraan pendidikan dayah sesuai dengan visi pembangunan pendidikan Aceh. Namun, dalam implementasinya BADA menghadapi beberapa kendala terkait pengakuan terhadap lulusan dayah yang telah mempe…

STUDI KOMPARASI PERUBAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KENYA

Munisa Hanifah

Studi komparasi merupakan studi perbandingan sebagai salah satu metode dalam penelitian hukum dengan melihat persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum. Indonesia dan Kenya merupakan negara yang mengatur secara eksplisit terkait dengan perubahan konstitusi dan telah melakukan perubahan terhadap konstitusinya. Dalam perjalanannya konstitusi perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan kehidupan bernegara, memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan…

REKONSTRUKSI KONSEP PRAPERADILAN

Rangga Lukita Desnata

REKONSTRUKSI KONSEP PRAPERADILAN Rangga Lukita Desnata Eddy Purnama, Rizanizarli, Teuku Ahmad Yani, ABSTRAK Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP menyatakan praperadilan berwenang memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun hal itu belum mampu memenuhi ekspektasi pembentukan…

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH DI KAB…

Devi Ulya Rahmadani

EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH DI KABUPATEN PIDIE JAYA Devi Ulya Rahmadani Eddy Purnama Iskandar A Gani ABSTRAK Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum wajib dilaksanakan sesuai asas legalitas, transparansi, dan kepastian hukum Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mewajibkan setiap peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, sementara PP Nomor 37 Tahun 1998 menegaskan kewenangan PPAT sebagai peja…

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN MAFIA TANAH TERHADAP P…

Harist Syafiq

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN MAFIA TANAH TERHADAP PERBUATAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Harist Syafiq Ria Fitri Sulaiman ABSTRAK Kewenangan PPAT diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak memberikan rincian spesifik mengenai kewenangan PPAT dalam mence…


    SERVICES DESK