Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REKONSTRUKSI PENGATURAN PROSEDURAL PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEME…

Fahrul Yuza

REKONSTRUKSI PENGATURAN PROSEDURAL PENGAWASAN WARGA ROHINGYA DALAM UPAYA MEMELIHARA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDIMENSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Fahrul Yuza , Eddy Purnama , Ilyas Ismail , M. Gaussyah ABSTRAK Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi memberikan ruang pengakuan sebagai pengungsi tanpa disertai indikator dan kriteria yang jelas, objektif, dan terukur. Akibatnya, penentuan status pengungs…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKY…

Fauzal Zahri

Pelaksanaan hak interpelasi merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hak tersebut digunakan untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Aceh mengenai kebijakan yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menimbulkan dinamika ketatanegaraan di Aceh adalah kebijakan refocusing Anggaran Pendapatan…

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKANRNSURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAHYA…

Fauzan

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH TERHADAP TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT DI KABUPATEN PIDIE JAYA Fauzan* Eddy Purnama** Ilyas Ismail** ABSTRAK Akta Jual Beli (AJB) merupakan dasar pendaftaran tanah. Dalam praktik di Kabupaten Pidie Jaya masih ditemukan pembuatan AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas objek yang ternyata telah bersertipikat. Penggunaan SKT dalam keadaan tersebut tidak sesuai dengan norma…

PELAKSANAAN REKRUTMEN KEANGGOTAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH OLEH TIM S…

Tasha Ramanda

Pemilihan umum di Aceh memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satunya dalam mekanisme rekrutmen keanggotaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Rekrutmen tersebut dilakukan oleh Tim Independen (tim seleksi) yang dibentuk oleh DPRA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Namun, pelaksanaan rekrutmen anggota KIP Aceh periode 2023–2028 masih menimb…

KONSEPSI PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA

Adam Sani

Pasal 486 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia maka dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam praktiknya, kelembagaan Gakkumdu belum mampu mewujudkan keadilan sebagaimana dijiwai oleh nilai Pancasila sebagai norma dasar negara (staatsfundamentalnorm). Rendahnya rasio penegakan hukum dan terjadi deadlock antar pihak akiba…

ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN SUBHOLDING PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Namira Meilina

ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN SUBHOLDING PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Namira Meilina Teuku Ahmad Yani M. Jafar ABSTRAK Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan subholding harus tetap menjamin pelaksanaan mandat negara, kemandirian badan hukum perseroan, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Namun, pengaturan dalam Undang-Undang BUMN yang menempatkan Anak Usaha sebagai badan hukum mandiri setelah penyertaan modal BUMN masih meni…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECA…

Niva Adillah

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERHADAP-HADAPAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA DARING Niva Adillah Yusri Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Kewajiban para pihak dan notaris untuk berhadap-hadapan secara fisik dalam pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun regulasi ini menjadi tantangan tersendiri terhadap pembuatan akta partij di era digitalisasi khususnya sejak pandemi Covid-19 yang mengharuskan kerja dari jarak jauh. Hal i…

KONSTRUKSI NORMATIF SISTEM MULTIPARTAI INDONESIA MERUSAK KESEIMBANGAN BERDEMO…

Arjuna Syahputra

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif sistem multipartai di Indonesia dengan praktik demokrasi yang seimbang dalam perspektif demokrasi Pancasila. Meskipun sistem multipartai memiliki legitimasi konstitusional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dalam praktiknya justru menimbulkan fragmentasi politik, koal…

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH DEN…

Dian Kesuma

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menetapkan kewajiban sinkronisasi perencanaan dan kebijakan fiskal sebagai fondasi keterpaduan pembangunan nasional. Implementasi ketentuan tersebut dalam perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menunjukkan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Aceh dan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, sehingga sinkronisasi p…


    SERVICES DESK