Electronic Theses and Dissertation

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Zakiah,
1
*
Dahlan,
2
*
Iman Jauhari,
3
*

ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, klasifikasi TPPU dibedakan menjad dua jenis yaitu TPPU Aktif
dan TPPU Pasif, dalam penelitian ini yang menjadi kajian telaah adalah putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 5 (lima) putusan yang menjadi fokus
kajian penelitian ini diantaranya Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna atas
nama terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa, Perkara Nomor
269/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama terdakwa Syafrizal Bin Razali, Perkara Nomor
268/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama terdakwa Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar,
Perkara Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN Bna atas nama terdakwa Hamdani Alisa Ham
Alias Dani Bin Razali, Perkara Nomor 319/Pid.Sus/2015/PN Bna atas nama
terdakwa Abdullah bin Dulah Zakaria, terhadap masing-masing perkara secara
beruurutan terdapat perkara yang dihukum ringan, bebas (onslagh), dan dihukum
dengan pidana maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk sanksi yang diterpakan hakim
kepada para terdakwa, pertimbangan hakim dalam putusan perkara TPPU tersebut,
dan Implikasi putusan hakim terhadap penagakan hukum Indonesia, mengingat
TPPU merupakan kejahatan yang mempunyai kejahatan asal (predicate crime),
sehingga menarik untuk dikaji apakah dengan adanya pidana asal tersebut
memberatkan pelaku atau meringankan.
Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan
perundang -undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)
yakni, penelitian terhadap norma hukum baik berkenaan dengan harmonisasi
hukum ataupun sinkronisasi hukum, Data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah putusan
hakim dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya data diolah dan dianalisa
dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada praktiknya terdapat satu perkara
yang diputus ringan, 2 (dua ) perkara diputus Onslagh, dan 2 (dua) perkara diputus
dengan pidana maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010
tentang TPPU. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan berlandaskan pada
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, terhadap beberapa
pertimbangan hakim terdapat perbedaan signifikan antara satu perkara dengan
perkara lainnya fenomena tersebut merupakan upaya hakim dalam menakar
keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan independen yang
bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif, instrumen yang digunakan hakim
dalam memutus suatu perkara adalah kaidah norma dalam hal ini UU TPPU dan
keyakinan hakim. Dikarenakan proses dari peradilan tersebut merupakan proses
yang independen dan bebas dari intervensi maka terdapat asas yang menerangkan
Res Judicata Pro Veritate Hebetur maknanya putusan hakim harus dianggap benar,
Putusan pengadilan negeri menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya, walaupun
dalam sistem hukum kita yurisprudensi tidak mengikat para hakim tetapi dapat
menjadi referensi dan rujukan hakim selanjutnya dalam memutus perkara, putusan
hakim pengadilan negeri merupakan salah satu instrumen pembangunan hukum
nasional dan penegakan hukum pidana nasional.
Disarankan, dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang
(TPPU) adanya pedoman penindakan khusus yang memenuhi skala prioritas
tentang TPPU sebagai pedoman mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana terhadap terdakwa, dikarenakan KUHAP sebagai pedoman umum
pemidanaan di Indonesia belum optimal menjadi pedoman bagi hakim sebagai
penegak hukum dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang,
terhadap pelaku TPPU yang predicate crime nya tindak pidana narkotika dan
korupsi seharusnya Majelis Hakim memutus dengan pidana maksimal dikarenakan
dampak dari kedua kejahatan tersebut nyata dirasakan masyarakat dan generasi
yang akan datang.

Kata Kunci: TPPU, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATION IN THE VERDICT OF MONEY LAUNDERING CRIME CASE Zakiah, 1 * Dahlan, 2 * Iman Jauhari, 3 * ABSTRACT Based on Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering, the classification of TPPU is divided into two types, namely Active TPPU and Passive TPPU, in this study, the subject of review is the decision of the Banda Aceh District Court, there are 5 (five) decisions that are the focus of this research study, including Case Number 169/Pid.Sus/2023/PN Bna on behalf of the defendant Ika Melinda Binti Mansur Musa, Case Number 269/Pid. Sus/2021/PN Bna on behalf of the defendant Syafrizal Bin Razali, Case Number 268/Pid.Sus/2021/PN Bna on behalf of the defendant Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar, Case Number 320/Pid.Sus/2015/PN Bna on behalf of the defendant Hamdani Alis Ham Alias Dani Bin Razali, Case Number 319/Pid. Sus/2015/PN Bna on behalf of the defendant Abdullah bin Dulah Zakaria, for each case in sequence there were cases that were sentenced leniently, acquitted (onslagh), and sentenced to the maximum penalty. This research aims to examine the form of sanctions applied by the judge to the defendants, the judge's consideration in the decision of the TPPU case, and the implications of the judge's decision for the enforcement of Indonesian law, considering that TPPU is a crime that has a predicate crime, so it is interesting to study whether the existence of the predicate crime aggravates the perpetrator or alleviates. The type of research uses normative juridical with a statute approach, and case approach namely, research on legal norms both with regard to legal harmonisation or legal synchronisation, the data used are primary data and secondary data. The data collection technique uses the technique of reviewing judges' decisions and laws and regulations. Furthermore, the data is processed and analysed with qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that, in practice, there was one case that was decided leniently, 2 (two) cases were decided Onslagh, and 2 (two) cases were decided with the maximum penalty as regulated in Article 5 of Law No.8/2010 on ML. The judge's consideration in a decision is based on juridical considerations and non-juridical considerations, for some of the judge's considerations there are significant differences between one case and another, this phenomenon is the judge's effort in measuring justice. Judicial power is an independent branch of power that is free from executive and legislative influence, the instruments used by judges in deciding a case are norms, in this case the Anti-Money Laundering Law and the judge's belief. Because the process of the judiciary is an independent process and free from intervention, there is a principle that explains Res Judicata Pro Veritate Hebetur, meaning that the judge's decision must be considered correct, the district court decision becomes a jurisprudence for other judges, although in our legal system jurisprudence is not binding on judges but can be a reference and reference for future judges in deciding cases, the decision of the district court judge is one of the instruments of national legal development and national criminal law enforcement. It is suggested that in the process of resolving cases of money laundering crimes (TPPU), there are special enforcement guidelines that meet the priority scale of TPPU as a guideline regarding the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant, because the Criminal Procedure Code as a general guideline for punishment in Indonesia has not been optimal as a guideline for judges as law enforcers in terms of resolving cases of money laundering crimes, against ML offenders whose predicate crime is narcotics and corruption, the Panel of Judges should decide with maximum punishment because the impact of these two crimes is clearly felt by the community and future generations. Keywords: TPPU, Judge's Consideration, Court Decision