Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SANKSI PERDATA DALAM PENEGAKAN HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH BIAYA PENDIDIKAN DAR…

MUAMMAR FAJARA

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan agar ibu ikut menanggung biaya tersebut. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak dewasa (21 tahun). Namun, dalam pra…

PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS (STUDI KASUS …

ANGGUN SALSABILA HUMAIRA

Hadits Riwayat At-Turmudzi yang artinya “Dari jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah Saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini, kemudian turunl…

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN D…

Irham

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Irham* Iman Jauhari** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Menyatakan Hukum Adat merupakan nilai-nilai, norma sosial, budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah. Parak merupakan sanksi adat yang terberat, berupa pengasingan dari kampung asalnya karena melakuka…

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUG…

Zihan Fahira

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYARIYYAH BANDA ACEH Zihan Fahira * Iman Jauhari ** Muazzin *** ABSTRAK Pemenuhan nafkah isteri pasca cerai gugat masih menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan normatif seperti Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam memang mengatur kewajiban suami memberi nafkah selama…

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR…

Mufti Rifky

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Mufti Rifky  Azhari  Iman Jauhari ABSTRAK Pada dasarnya perkawinan dilakukan sampai meninggalnya salah seorang suami istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Hak memutuskan perkawinan bukan hanya ada pada suami, tetapi istri juga memiliki hak tersebut. Adapun salah satu penyebab pengajuan cerai gugat karena suami keca…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN DAN …

Rizka Selvia Tarmulo

Pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang, diantaranya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Meskipun demikian realitas yang terjadi di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang seharusnya, terdapat berbagai kasus terkait pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah K…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS PATAH TITI DI KABUPATEN BENER MERIAH

Tadarus

Pasal 185 Ayat (1) Inpress No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun, pada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (plaatsvervulling) yang merugikan pihak Ahli Waris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak Ahli Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan …

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN :…

Raudhatul Jannah

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (2), harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Namun, dalam kenyataannya terdapat persoalan pada saat pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta …

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PEMBATALAN NIKAH PERSPEKTIF KEPASTIAN H…

Rizki Mardhatillah Mouna

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang berwenang memutuskan pembatalan perkawinan adalah Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan hukum bagi hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cer…

PENETAPAN STATUS HUKUM AL-MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM MENYANGKUT BIDANG KEWARISAN

Cut Israviana Rizqya

PENETAPAN STATUS HUKUM AL-MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM MENYANGKUT BIDANG KEWARISAN


    SERVICES DESK