UPAYA MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN TRADISI INAFI KABUPATEN SIMEULUE
Sri sukma yanti (2026). Upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi inafi kabupaten simeulue.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr Sanusi S.Pd.,M.Si dan Ridayani, S.H., M.H.
Inafi adalah tradisi lisan masyarakat Kabupaten Simeulue yang diwariskan secara turun-temurun dan berisi kisah, pesan, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan Smong sebagai kearifan lokal masyarakat Simeulue. Perkembangan zaman, modernisasi, d…
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTARNTANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUALRNBELI…
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBACAKAN/DIJELASKAN
ISINYA KEPADA PARA PIHAK
ABSTRAK
Yuni Meldifa*
1
Sanusi**
2
Novi Sri Wahyuni***
3
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat
Akta Tanah (selanjutnya ditulis PP PPAT) menyatakan bahwa “Akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah (selanjutnya ditulis PPAT) harus dibacaka…
EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUATRNAKTA TANAH SEMENTARA DI LHOKSEUMAWE
EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA DI LHOKSEUMAWE
Meutia Ulfa*
Adwani***
Zainal Abidin***
ABSTRAK
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan wewenang kepada
Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk
melaksanakan fungsi PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Namun,
data lapangan menunjukkan bahwa di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT
masi…
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGEMBALIAN BARANG OLEH K…
Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas barang yang telah diserahkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan Pasal 5 huruf b UUPK mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam setiap transaksi termasuk dalam proses pengembalian barang. Namun, dalam pelaksanaannya pe…
MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSA…
MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA (SUATU PENELITIAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH)
Mahliga Nurmayani
Sanusi
Zainal Abidin
ABSTRAK
Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Pengaturan tersebut menunjukk…
WANPRESTASI KONTRAK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWITRN(SUATU PENELIT…
WANPRESTASI KONTRAK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil)
Rahman
Sanusi**
M. Jafar***
ABSTRAK
Kontrak kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang banyak dilakukan masyarakat di Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dalam praktiknya, hubungan kerja sama tersebut serin…
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TA…
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TANAH DI HADAPAN
PENGHADAP DI ACEH BESAR
Cut Riska Yulanda
Ilyas
Zahratul Idami
ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi
kewenangan oleh negara untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan
hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam
Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya