Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PR…

YASMIN KHALISHA WAHAB

ABSTRAK YASMIN KHALISHA WAHAB 2025 TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK INDONESIA MENURUT KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (vi,73) pp., bibl. M. Putra Iqbal S.H., LL.M. Pengenaan kebijakan Reciprocal Tariff oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia sebesar 19% menimbulkan perso…

PELANGGARAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MELALUI ARANSEMEN TANPA IZ…

MHD. HAFIZ IZDIHAR RITONGA

Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC), mengatur mengenai hak moralpencipta. Lagu dan/musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Meskipun telah diatur mengenai hak moral pencipta lagu dan/atau musik, pada kenyataanya masih ada pelanggaran hak moral dengan mengaransemen tanpa izin dan mengakuinya sebagai karya hasil ciptaan sendiri tanpa mencantumka…

PENERAPAN KONSEP DENDA DAMAI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEREKONOMIAN

Asmadi Syam

Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan kewenangan penerapan denda damai dalam penuntutan tindak pidana perekonomian, yang dinilai efektif memulihkan kerugian negara. Meskipun telah diakomodasi dalam KUHAP 2025, pengaturan ini masih menghadapi kendala yuridis, antara …

LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC RN WORKERS IN HONG KONG: ANALYSIS OF …

SABRINA RAMADHANI

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT…

Mochammad Mabrury

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TAMAN INDAH DARUSSALAM (PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2023/PN.BNA) Mochammad Mabrury* Sanusi.** Yusri *** ABSTRAK Menurut ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemberhentian anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan yang jelas serta memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk m…

LEGAL ANALYSIS OF NOVELTY REQUIREMENT IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION: COMPAR…

FADHIL HASTRIZA

Kebaruan merupakan syarat utama untuk menentukan apakah suatu desain dapat memperoleh hak eksklusif. Di Indonesia, perlindungan terhadap kebaruan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan di Amerika Serikat, diatur dalam Pasal 171 U.S.C. Judul 35 tentang Paten Desain. Di Indonesia, perlindungan ini masih lemah karena penggunaan sistem deklaratif dan ketiadaan pemeriksaan substantif, sehingga desain yang sudah ada dapat didaftarkan ulang oleh orang yang …

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM UNDANG–UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG …

Maulana Halim Putra

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Maulana Halim Putra  Rizanizarli  Sulaiman  ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan berlakunya hukum pidana adat sebagai alasan menuntut pidana, bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Terdapat batasan keberlakuan hukum p…

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUG…

Zihan Fahira

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYARIYYAH BANDA ACEH Zihan Fahira * Iman Jauhari ** Muazzin *** ABSTRAK Pemenuhan nafkah isteri pasca cerai gugat masih menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan normatif seperti Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam memang mengatur kewajiban suami memberi nafkah selama…

PERAN EKSTRAKURIKULER DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC MIND…

AFIFA SHAHIRA

Afifa Shahira. (2025). Peran Ekstrakurikuler dalam Menumbuhkan Kesadaran Kewarganegaraan (Civic Mindedness) pada Siswa SMAN 5 Banda Aceh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Sanusi, S.Pd., M. Si dan Dr. Irwan Putra, S.Pd., M.Pd. Rendahnya keterlibatan siswa SMA di Indonesia dalam kegiatan sosial akibat minimnya ruang aktualisasi di luar kelas. Namun, di SMAN 5 Banda Aceh, kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibraka, Futs…


    SERVICES DESK