Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAK…

IKHLASUL AMAL

Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Penelitian ini menganalisis perbedaan antara norma hukum dan fakta empiris dalam penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 748/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Permasalahan mendasar terjadi karena ketidaksesuaian penerapan pasal, di mana idealnya Pasal 351 ayat (1) KUHP diterapkan untuk luka-luka, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka…

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN

Yusnidar

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Muzakkir

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NOMOR 230/PID.SUS-LH/2024/PN…

NUZHULUL ULFA

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin dengan ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan denda Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 30/PID.SUS/2023/P…

MARDHATILLAH

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Jth merupakan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa berupa pemukulan yang mengakibatkan luka pada anak korban telah memenuhi unsur tindak pidana, namun pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai relatif ringan sehingga belum sepenuhnya mence…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 457/PDT/2023/PT SBY TENT…

Abdur Rafi Aqil

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, sebagaimana tergambar dalam perkara jual beli dua unit bus yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pembeli karena tidak diserahkannya dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT Sby …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 20/PID.B/2019…

MUHAMMAD ZAKY NAUFAL

ABSTRAK Muhammad Zaky Naufal, 2019 Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum Penipuan ialah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan harta benda orang. Pasal 378 KUHP menyatakan “barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN NOMOR 98/PID.B/2020…

PUTRI AYU MEI BUNGA

Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Ttn terdakwa Ismail Saputra Bin Zainun Ar melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam proses pengambilan uang tersebut disertai dengan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi bahwa kasus ini merupakan tindak pidana penggelapan 372 (KUHP). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada, yaitu fakta keterangan saksi, dan juga kronolgi dalam pr…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…

Munawwar Hamidi

ABSTRAK Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 44/PID.B/2014/PN-LSM. TE…

Dian Pertiwi H

ABSTRAK DIAN PERTIWI H, 2019 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 44/PID.B/2014/PN-LSM. TENTANG PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,61), pp, bibl, app. (NURSITI, S.H., M.Hum.) Permasalahan anak nakal yang dapat dipidana dan diajukan dimuka persidangan masih menjadi polemik sampai akhirnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, Putusan tersebut menyat…


    SERVICES DESK