PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN ED…
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)
ABSTRAK
Rachmi Martiya ⃰
Ida Keumala Jeumpa ⃰ ⃰
Sulaiman ⃰ ⃰ ⃰
Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
mengatur bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik yang diedarkan wajib
memenuhi standar keamanan, mutu dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya di wi…
PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUM…
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para penghadap. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UU Jabatan Notaris mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian…
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADA…
Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan manifestasi dari pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pelaksanaan perlindungan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, seperti masih adanya anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta penelantaran. Anak terla…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KAN…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN
Chairul Yunadi
Teuku Saiful
1
Iman Jauhari
2
3
ABSTRAK
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri disaat
sebelum atau sesudah perkawinan yang umumnya mengatur pemisahan harta.
Dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan
disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dan
setelah itu disahkan dan d…
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RN(…
Pemidanaan terhadap anak mengedepankan diversi seperti yang diatur
dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA dan Pasal 112 KUHP Nasional, akan tetapi
dalam praktiknya masih terdapat disparitas pemidanaan terhadap anak dalam
perkara tindak pidana pencurian. Hal tersebut bertentangan dengan jaminan
perlindungan dan hak hak anak yang telah dijamin oleh konstitusi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan
hakim terhadap anak pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian d…
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PE…
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penyelesaian perkara KDRT tidak hanya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR…
Jarimah Liwath diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat Pasal 63 ayat (1) menyebut “Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam kurun waktu 2025 masih ditemukan empat perkara jarimah liwath yang diputus di wilayah Hukum Mahkamah Sya…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH HEWAN TE…
Ketentuan pengaturan mengenai pelepasan hewan ternak di jalan umum telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada pasal 28 ayat (1) dan 274, serta diperkuat melalui Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak yang mengatur kewajiban pemilik ternak untuk menjaga dan mengawasi ternaknya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaaan hewan ternak yang berkeliaran masih menjadi penyebab terjadinya kecel…
