STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NOMOR 230/PID.SUS-LH/2024/PN…
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin dengan ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan denda Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH AN…
Pasal 362 KUHP menyebutkan pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus pencurian yang dil…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 30/PID.SUS/2023/P…
Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Jth merupakan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa berupa pemukulan yang mengakibatkan luka pada anak korban telah memenuhi unsur tindak pidana, namun pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai relatif ringan sehingga belum sepenuhnya mence…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…
ABSTRAK
Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…
PELANGGARAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MELALUI ARANSEMEN TANPA IZ…
Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC), mengatur mengenai hak moralpencipta. Lagu dan/musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Meskipun telah diatur mengenai hak moral pencipta lagu dan/atau musik, pada kenyataanya masih ada pelanggaran hak moral dengan mengaransemen tanpa izin dan mengakuinya sebagai karya hasil ciptaan sendiri tanpa mencantumka…
PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHU…
Pembinaan bagi anak binaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian anak agar dapat kembali ke lingkungan sosial dengan baik. Tahapan-tahapan pembinaan bagi anak sendiri diatur dengan seksama oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pembinaan tersebut haruslah bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Meskipun begitu pada kenyataannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak K…
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …
Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor merupakan pelanggaran serius di bidang kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (jo. Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas) secara tegas melarang impor pakaian bekas, menjadikan setiap pemasukan barang tersebut sebagai tindak pidana. Namun pada kenyataan nya masih terdapat…
PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN …
PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN
AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH
Muhammad Ilham Fauzi *
Teuku Ahmad Yani **
M. Jafar ***
ABSTRAK
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Daroy menegaskan bahwa perusahaan didirikan untuk
menyelenggarakan pelayanan air minum secara adil, merata, dan
berkesinambungan demi melayani air bersih bagi warga kota Banda Aceh. Dalam
hubungan hu…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
