Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Penyelesaian pidana aduan di Aceh dari sistem peradilan pidana secara Litigasi (KUHAP) atau Dass Sollen kepada penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein. (KUHAP) atau Dass Sollen penyelesaian sesuai aturan hukum. Penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein, suatu penyelesaian tidak sesuai hukum yang berlaku melainkan memilih sarana Mediasi. Tindak pidana diselesaikan terdiri pencemaran nama baik, pornografi, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 18 (1) dan (2) Polri memiliki hak diskresi. KUHPidana baru Pasal 2 dan Pasal 132 huruf g mengakui living law dan penuntutan menjadi gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian kasus secara Restorative Justice, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat-Istiadat. Kasus tidak hanya kategori delik aduan, namun tindak pidana umum sering dilakukan mediasi guna mencarikan solusi tepat penyelesaiannya. Fenomena tersebut menarik diteliti secara komprehensif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi, serta implikasi hukumnya dalam masyarakat. Fokusnya adalah pada kasus-kasus pidana aduan yang diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana metode mediasi dapat mencapai tujuan hukum, memberikan manfaat, dan menimbulkan rasa keadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan penerapan atau implementasi hukum normatif secara langsung terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti wawancara atau observasi langsung ke objek penelitian, bahan hukum sekunder seperti buku, data, atau karya tulis, dan bahan hukum tertier seperti Wikipedia atau panduan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan teori yang relevan untuk membantu dalam interpretasi temuan penelitian.
Berikut hasil penelitian yang menggambarkan berbagai temuan yang signifikan. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang dijalankan oleh Satuan Reserse Kriminal di 8 Polres di bawah Polda Aceh telah berhasil mencapai tujuan hukum dalam aspek kemanfaatan dan keadilan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek kepastian hukum, terutama dalam penyelesaian kasus pidana umum yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Kedua, hasil penelitian tidak mengindikasikan adanya implikasi hukum yang negatif di masyarakat terkait dengan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi merasa puas karena perkara mereka tidak berlanjut ke peradilan. Ketiga, meskipun penyelesaian kasus pidana melalui mediasi telah dilakukan, belum ada metode yang sistematis yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perlunya pembentukan aturan yang jelas mengenai mekanisme mediasi dalam penyelesaian kasus pidana.
Berdasarkan dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi efektif dalam mencapai tujuan hukum, terutama dalam hal kemanfaatan dan keadilan. Selain itu, proses mediasi tidak menimbulkan masalah hukum, tetapi lebih pada peningkatan manfaat hukum dan perasaan keadilan, seperti proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah pusat mengatur mediasi oleh Tokoh Adat Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 untuk memberikan kepastian hukum. Tokoh Adat Aceh yang menjadi mediator harus mendapatkan pendidikan khusus mengenai mekanisme mediasi dan memperoleh sertifikat dari Mahkamah Agung atau lembaga yang diakui olehnya. Selain itu, diperlukan norma khusus mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian delik aduan maupun delik biasa melalui mediasi.

Kata kunci: Mediasi, Delik Aduan, Tujuan Hukum

THE EXISTENCE OF THE CONCEPT OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL COMPLAINT CASES AND ITS RELATION TO LEGAL (Study in Aceh Province) Muhammad Husin Alvi Syahrin Mohd. Din Ilyas ABSTRACT The practice of solving criminal cases in Aceh has undergone a significant shift from the criminal justice system to a pattern of settlement using a mediation approach. The criminal cases resolved consist of criminal defamation, pornography, adultery, domestic violence and other criminal acts. In Act Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police in Article 18 paragraphs (1) and (2) states that in the public interest Police officials have the right of discretion, namely acting according to their own judgment. In the new Criminal Code in Articles 2 and 132 letter g recognize living law and the prosecution becomes void if there has been a settlement outside the judicial process. Then Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life expressly mentions 18 items of legal acts that can be resolved based on the concept of mediation by traditional leaders. The case is not only included in the category of complaint offenses, but general criminal acts are also often mediated to find the right solution to the solution. The phenomenon of this shift is interesting to be studied comprehensively because Aceh is part of Indonesia which has and recognizes its own legal system in tackling criminal acts by prioritizing a criminal justice system that ends with punishment of perpetrators who are resolved by mediation. This study aims to analyze the certainty of the fulfillment of legal objectives in criminal complaint cases resolved by mediation outside the court and analyze the legal implications that occur in society for criminal complaints resolved outside the court and analyze the resolution of criminal complaint cases by mediation through systematic methods in order to achieve legal objectives. This research includes empirical legal research with a sociological approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is carried out descriptively based on existing theories. The results of the research show, Firstly, the criminal complaint case which was resolved through mediation outside the court which was practiced by the Criminal Investigation Unit at 8 (eight) Police Stations in Aceh had fulfilled legal objectives in two aspects, namely expediency and justice, but in terms of legal certainty it was not fulfilled due to criminal offenses. general matters which should not be resolved through mediation, but in reality these offenses can be resolved through mediation. Second, there were no negative legal implications found in society regarding criminal complaints that were resolved outside of court. The parties were happy because the problems they faced did not result in prison. Third, resolving criminal complaint cases through mediation does not yet have a systematic method or specific standard procedures regulated in statutory regulations. The letter requesting peace regarding the complaint offense ordered by the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 was not fully complied with by the parties (perpetrator and victim). It is recommended to the Central Government that the status of Aceh Privileges and Particularities as stated in Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution be given full freedom for Aceh in resolving complaints to Indigenous Leaders in Aceh as a form of existing local wisdom. The Acehnese Customary Leaders who will be mediators in the process of resolving complaints can be given special education by the government on mediation mechanisms and procedures so that they have a certificate from the Supreme Court or an institution recognized by the Supreme Court. It’s recommended that the government issue special norms regulating procedures and procedures for resolving complaint offense cases and transfer procedures Keywords: Mediation, Delik Complaint, Legal Purpose