Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI ASAS PENGENDALI PERKARA PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA IND…

Mayhardy Indra Putra

EKSISTENSI ASAS PENGENDALI PERKARA PENUNTUT UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Mayhardy Indra Putra ; Adwani , Rizanizarli ; Mohd. Din ABSTRAK Kekosongan norma yang mewajibkan penyidik untuk menyampaikan berkas penyidikan dalam Pasal 109 dan kewenangan penyidikan lanjutan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bagi Penuntut Umum bila Penyidik tidak melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum menunjukkan masih lemahnya KUHAP mengadopsi dan menerjemahkan asas pengendali perkara P…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PE…

Teuku Ikhlasul Mufti

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN Teuku Ikhlasul Mufti Ilyas * ** Adwani *** ABSTRAK Pasal 32 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”. Kenyataanya masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional menyebabkan tidak adanya kepastian h…

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (STU…

Ayu Mailiza Wanzira

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Internasional Rohingya di Aceh) Ayu Mailiza Wanzira Iskandar A. Gani Muazzin ABSTRAK Secara normatif perlindungan terhadap pengungsi diatur pada Pasal 33 Konvensi 1951 tentang status penungsi yang memuat prinsip non-refoulment, bahwa negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah negara asalnya yang mengakibatkan jiwanya terancam karena adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan atau pa…

TANGGUNG JAWAB MANTAN TENTARA ANAK TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMA…

MUHAMMAD DHAFRAN MUHTADI BILLAH

Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 pihak yang terlibat konflik bersenjata diwajibkan untuk mencegah anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun direkrut ke dalam angkatan bersenjata. Namun pada kenyataan fenomena perekrutan tentara anak masih terjadi. Dalam hal ini, penelitian ini membahas kompleksitas hukum dalam kasus mantan tentara anak yang kemudian menjadi pelaku kejahatan perang, khususnya dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban p…

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA D…

Darmawi Yusuf

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA DALAM KEADAAN TERTENTU Darmawi Yusuf ;, Adwani ; Muazzin ; M. Gaussyah ; ABSTRAK Keterbatasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung mengabaikan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur pidan…

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UN…

Nadia

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN Nadia* M. Gaussyah ** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Hak kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun di era digital implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat pembatasan melalui Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pasal-pasal seperti P…

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI …

Nanda Elsa Safirah

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI GAMPONG LAMDINGIN Nanda Elsa Safirah  Sulaiman ** Mazwar *** ABSTRAK Indonesia menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menjadi syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum a…

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS PATAH TITI DI KABUPATEN BENER MERIAH

Tadarus

Pasal 185 Ayat (1) Inpress No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun, pada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (plaatsvervulling) yang merugikan pihak Ahli Waris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak Ahli Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan …

KEBERADAAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TIYARNI

Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Penelitian ini mengkaji mengenai keberadaan wakil kepala daerah dalam sistem Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Permasalahan nya terkait dengan ketidakjelasan peran dan kewenangan wakil kepala daerah, yang sering kali memicu ketidakharmonisan dalam kepemimpinan daerah. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menciptakan dinamika politik yang …

ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH

Iskandar

Pemerintah Aceh mendapatkan kewenangan khusus berdasarkan UU No. 11 Tahun2006 tentang Pemeritahan Aceh (UUPA). UUPA tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang salah satu pasalnya (Pasal 5) membuat aturan terkait siapa saja yang dapat diberi sanksi terkait pelanggaran syariat Islam di Aceh. Pemberlakuan sanksi selama ini didasarkan pada asas personalitas keislaman dan asas teritorial terbatas, namun norma di dalam pasalnya belum menjangka…


    SERVICES DESK