Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PIDANA ADUAN DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM (…

Muhammad Husin

ABSTRAK Penyelesaian pidana aduan di Aceh dari sistem peradilan pidana secara Litigasi (KUHAP) atau Dass Sollen kepada penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein. (KUHAP) atau Dass Sollen penyelesaian sesuai aturan hukum. Penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein, suatu penyelesaian tidak sesuai hukum yang berlaku melainkan memilih sarana Mediasi. Tindak pidana diselesaikan terdiri pencemaran nama baik, pornografi, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

KONSEP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL …

NURSITI

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini kemudian dipertegas secara eksplisit dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28I Ayat (2) secara tegas dijamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin dan berhak mendapatkan pelin…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN BARANG SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

JOELMAN SUBAIDI

ABSTRAK Praktek penegakan hukum terhadap barang kejahatan sebagai barang bukti kejahatan dalam proses pidana tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, ketentuan KUHAP terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan belum mencerminkan perlindungan yang memadai, pedahal kepemilikan itu merupakan hak pundamental yang harus dilindungi. Benda-benda yang dapat disita adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari t…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBA…

ZAINAL ABIDIN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Zainal Abidin1 Ilyas Ismail2 Alvi Syahrin3 Yanis Rinaldi4 ABSTRAK Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk menca…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN…

SUPRIADI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL DI ACEH Supriadi Alvi Syahrin Sanusi Sri Walny Rahayu supriadi30@gmail.com ABSTRAK Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara kepada penduduk khususnya …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK