Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN KONSEP DENDA DAMAI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEREKONOMIAN

Asmadi Syam

Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan kewenangan penerapan denda damai dalam penuntutan tindak pidana perekonomian, yang dinilai efektif memulihkan kerugian negara. Meskipun telah diakomodasi dalam KUHAP 2025, pengaturan ini masih menghadapi kendala yuridis, antara …

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH …

Putri Balqis Vilza

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PERBANKAN BAGI USAHA MIKRO DI ACEH Putri Balqis Vilza  Yusri  M. Gaussyah  ABSTRAK Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Salah satunya dengan memajukan usaha mikro di wilayah Aceh melalui penyaluran pembiayaan. Ketentuan pada Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga K…

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA D…

Darmawi Yusuf

KONSEPSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT NEGARA DALAM KEADAAN TERTENTU Darmawi Yusuf ;, Adwani ; Muazzin ; M. Gaussyah ; ABSTRAK Keterbatasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung mengabaikan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur pidan…

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UN…

Nadia

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN Nadia* M. Gaussyah ** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Hak kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun di era digital implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat pembatasan melalui Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pasal-pasal seperti P…

PENGATURAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI

Mohamad Hasan

ABSTRAK PENGATURAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI Mohamad Hasan; Faisal A. Rani; Mahdi Syahbandir; M. Gussyah Pengaturan mengenai perbantuan TNI kepada Polri dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur pendanaan operasional TNI, khususnya dari markas menuju lokasi perbantuan. Selama ini, biaya operasional tersebut ditanggung oleh TNI melalui dana rutin internal, meskipun dana tersebut sejatinya tidak dialok…

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH

Frizal

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH Frizal* Eddy Purnama** M. Saleh Sjafei*** M. Gaussyah**** ABSTRAK Kebijakan otonomi khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Aceh merupakan daerah dengan sifat khusus dan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sif…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

NETRALITAS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Win Temas Mico

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Dalam Praktiknya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto…

PENCABUTAN PUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) ANGGOTA POLRI DI…

Ade Syahputra

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi (KEP) dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP). Pelanggaran terhadap KEP akan dilakukan persidangan oleh KKEP, putusan KKEP bersifat final dan mengikat atas persetujuan oleh pejabat pembentuk KKEP/KKEP Banding (Kapolda). Limitatif waktu yang diberikan selama 30 (tiga puluh) hari kerja Pembentuk Komisi harus memberikan jawaban penjatuhan hukuman…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN UNLAWFUL DEATH YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA…

Nuning Ifti Auliana

Unlawful death merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, di mana aparat atau pejabat negara melakukan pembunuhan tanpa melalui proses hukum yang sah dan putusan pengadilan. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak hidup setiap warga negara, namun dalam kenyataannya negara kerap kali gagal memberikan perlindungan dalam penegakan hukum karena pelaku merupakan aparatur negara. Meski KUHP telah mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338–351, …

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN P…

Khaliza Zahara

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum berwenang untuk menerima semua bentuk pelanggaran Pemilihan Umum, mengkaji secara detail kategori pelanggaran Pemilu, dan memutus atau memberikan keputusan/rekomendasi terhadap pelanggaran administratif Pemilu. Serta dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), terkait kewenangan dari …


    SERVICES DESK