Electronic Theses and Dissertation

Hak Remisi yang diberikan bagi narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, tidak semua narapidana pencurian memenuhi syarat dapat diusulkan hak remisi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan remisi bagi narapidana pencurian dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan remisi bagi Narapidana Pencurian.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat yang tetap berpedoman pada kaidah dan asas hukum yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak semua narapidana pencurian mendapatkan hak remisi, dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan syarat untuk dapat diberikan remisi. Selain narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik, narapidana pencurian juga harus sudah menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku Register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan remisi bagi narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yaitu karena adanya faktor yuridis, faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor tingkah laku narapidana, dan faktor budaya/kultural.
Disarankan bagi Petugas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan Pemerintah untuk untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana guna meminimalisir hambatan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana pencurian, yaitu dengan memaksimalkan pembinaan agar terstruktur dan berkesinambungan di Lembaga Pemasyarakatan.

The Right to Remission granted to convicted thefts at the Correctional Institutions is based on Article 10 verse a of Act Number 22, 2022 on Corrections, which states that one of a convict's rights is to receive a sentence reduction. However, not all larceny offenders meet the requirements for remission. This study aims to elucidate the implementation of remissions for theft offenders and the obstacles faced in implementing it. This is empirical legal research. Empirical jurisprudence analyses the applicable legal provisions and what actually occurs in a society governed by existing legal guidelines and principles. The research findings are in accordance with the applicable laws and regulations, pardons for larceny offenders in Banda Aceh's Class IIA Correctional Institutions have been granted based on the research findings. However, not all larceny offenders are eligible for commutation, as other criteria must be met before a commutation can be granted. The larceny offender must have served at least six months in prison and not have been subject to disciplinary action recorded in Register F during the period calculated for remission. Some obstacles to implementing commutations for theft offenders in Banda Aceh's Class IIA Correctional Institutions originate from judicial, institutional, human resource, infrastructure, offender behavior, and cultural factors. It is recommended that the officers of Banda Aceh's Class IIA Correctional Institutions, and the Government should continue to make various efforts to improve the implementation of remissions for convicts in order to minimize obstacles to the implementation of remissions for theft convicts, specifically by maximizing coaching in Correctional Institutions hence that it is structured and sustainable.