Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN NOMENKLATUR HUKUM TERHADAP STATUS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM K…

Nurkamila

Ketidaksesuaian nomenklatur hukum memicu pelaksanaan kajian ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan notaris sebagai pejabat umum. Sebaliknya, Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan mengategorikan notaris sebagai tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan bebas. Penelitian ini menguraikan pula bata…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KONSEPSI PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA

Adam Sani

Pasal 486 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia maka dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam praktiknya, kelembagaan Gakkumdu belum mampu mewujudkan keadilan sebagaimana dijiwai oleh nilai Pancasila sebagai norma dasar negara (staatsfundamentalnorm). Rendahnya rasio penegakan hukum dan terjadi deadlock antar pihak akiba…

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN AS…

Elvira Wahyuni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk di bidang pertanahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN TRANSAKSI RNMETERAI ELEKTRONIK (SUATU…

Tasya Rizka Zulvia

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem administrasi dan legalitas dokumen, termasuk pemberlakuan meterai elektronik (e-meterai) yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengesahan dokumen elektronik yang membentuk hubungan hukum perdata antara masyarakat selaku konsumen dengan distributor resmi selaku penjual e-meterai. Dalam praktiknya, penjualan e-meterai oleh distributor resmi mengalami sejumlah kendala dalam proses distribusi kepada konsumen.…

PELAKSANAAN PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/A…

Afni Salam

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur baru dalam sistem pajak daerah yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Kota Banda Aceh, ketentuan mengenai PBJT diatur lebih lanjut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, yang menetapkan batasan nilai penjualan Rp60.000.000 per tahun sebagai kriteria wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masi…

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

TANTHAWI

KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA TANTHAWI HUSNI DJALIL ADWANI MAHDI SYAHBANDIR ABSTRAK Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, maupun dalam Undang-Undang pidana materiil yakni …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM…

Ruhul Fata

PEMANFAATAN ASET NEGARA BERUPA TANAH PADA PTN-BH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN UNTUK MENDUKUNG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Ruhul Fata Suhaimi** * Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau de…

PENGATURAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI

Mohamad Hasan

ABSTRAK PENGATURAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI Mohamad Hasan; Faisal A. Rani; Mahdi Syahbandir; M. Gussyah Pengaturan mengenai perbantuan TNI kepada Polri dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur pendanaan operasional TNI, khususnya dari markas menuju lokasi perbantuan. Selama ini, biaya operasional tersebut ditanggung oleh TNI melalui dana rutin internal, meskipun dana tersebut sejatinya tidak dialok…

REMISI TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAK…

Ika Putri Mauliazuarni

Hak Remisi yang diberikan bagi narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, tidak semua narapidana pencurian memenuhi syarat dapat diusulkan hak remisi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan remisi bagi narapidana pencurian dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan …

PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DA…

Taufieq Akbar

PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM JUAL BELI DI KABUPATEN ACEH BESAR Taufieq Akbar, 1 Mahdi Syahbandir, ABSTRAK 2 Teuku Saiful 3 Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yaitu Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Namun dalam kenyataannya, ditemukan indikasi penggunaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih renda…


    SERVICES DESK