Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUATRNAKTA TANAH SEMENTARA DI LHOKSEUMAWE

Meutia Ulfa

EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI LHOKSEUMAWE Meutia Ulfa* Adwani*** Zainal Abidin*** ABSTRAK Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan wewenang kepada Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk melaksanakan fungsi PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT masi…

ANALISIS PEMBEBANAN PELIMPAHANRNPROTOKOL NOTARIS DAN ALTERNATIFRNPENYELESAIAN…

Cut Raudhah Chalid

ANALISIS PEMBEBANAN PELIMPAHAN PROTOKOL NOTARIS DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN MELALUI DIGITALISASI Cut Raudhah Chalid Azhari * Muhammad Insa Ansari ** *** ABSTRAK Pelimpahan protokol notaris merupakan konsekuensi hukum yang timbul ketika notaris berhenti, meninggal dunia, atau tidak lagi menjalankan jabatannya. Sebagai arsip negara, protokol notaris wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris penerima protokol. Dalam praktiknya, pelimpahan protokol menimbulkan berbagai …

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERAS OPLOSAN (SUATU PENELITIAN DI KABUP…

MUHAMMAD AL BAIHAKI

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam prakteknya ternyata terdapat kasus pelaku usaha yang menjual beras oplosan di Kabupaten Pidie, hal ini sangat bertentangan dengan pasal diatas karena pelaku usah…

TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA KONVEKSI ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG HASIL P…

M Amir Saddiq

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam keterangan barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut masih sering dilanggar, terutama dalam transaksi made to order pada usaha konveksi yang didasarkan pada kesepakatan antara pelaku usaha dan konsum…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI MELALUI SKEMA PRE-PROJECT SELLIN…

M. YARDHA AL-VAQIH

Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Berkaitan dengan jual beli properti melalui pre-project selling pengembang harus mematuhi ketentuan tersebut karena pengembang sebagai produsen dalam hal tersebut. Namun dalam praktiknya, transaksi pre-project selling di Kota Banda Aceh masih menimbulkan berbagai persoalan hukum yang merugikan pembeli, antara lain minimnya transparansi legalita…

KONSTRUKSI YURIDIS PEMBERIAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH P…

Rizky Wirdatul Husna

KONSTRUKSI YURIDIS PEMBERIAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT Rizky Wirdatul Husna Yanis Rinaldi** Yusri ABSTRAK Pelaksanaan desentralisasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk kebijakan Belanja Hibah. Namun, pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, khususnya Instansi Vertik…

DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI …

DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK Rauzatul Jannah* Mohd.Din** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Eksploitasi anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Secara normatif, penanggulangan eksploitasi anak telah diatur melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K…

PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN PLAYBOX ATAS RNKERUSAKAN KEPEMILIKAN BARANG INVEN…

M. Rabbil Bayhaqi

Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen manyatakan bahwa hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat konsumen yang tidak beritikad baik sehingga merugikan pelaku usaha Playbox. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertanggung jawaban konsumen terhadap pelaku usaha Playbox atas kerusakan barang, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerusa…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR RNTERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Nurul Fitria Zulmi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur melalui pemberian hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27, kewajiban pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak jaminan fidusia menurut Pasal 11 jo. Pasal 14, serta pemberian kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan hak parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Secara normatif pengaturan tersebut …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KONSINYASI TERHADAP TANAH SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH PELABUHAN BALOHAN SA…

Riyan Zulfa Rizki

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan timbul ketika objek pengadaan tanah berada dalam status sengketa, sehingga menghambat proses pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 men…


    SERVICES DESK