Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN …

Fhonna Oktaviola Wulandari

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAAN NEGERI ACEH TAMIANG Fhonna Oktaviola Wulandari* Rizanizarli** M. Nur*** ABSTRAK Pelaksanaan keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, salah satu nya dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke keadaan se…

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN ME…

Iemelia Lusiana

ABSTRAK KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl., app. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H. M.H. IEMELIA LUSIANA, 2024 Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas mer…

PEMENUHAN HAK BAGI PENGGUNA JASA PADA OBJEK WISATA ARUNG JERAM (SUATU PENELIT…

Zeta Dwi Alwiyanda Wardiansyah

Wisatawan sebagai pengguna jasa dari suatu objek wisata berisiko tinggi tentunya mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata. Pemenuhan hak bagi pengguna jasa telah tercantum jelas dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan adanya “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan lebih khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun, dalam…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMBERI MODAL DENGAN PIHAK KON…

ALYFAH ZUHRA

ABSTRAK ALYFAH ZUHRA, 2025 WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMBERI MODAL DENGAN PIHAK KONVEKSI (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BANDAR DUA, KABUPATEN PIDIE JAYA) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v,63), pp., bibl., app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Salah satu perjanjian yang ditemukan di masyarakat adalah perjanjian kerja sama ant…

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI RUKO SECARA NON TUNAI DAN KONSEKUENSINY…

Panji Maulana

Panji Maulana* Muhammad Insa Ansari**2 Teuku Saiful***3 ABSTRAK Dalam pengikatan perjanjian jual beli yang terjalin antara dua pihak harus dijalankan dan ditaati sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang dan menjadi hukum bagi mereka. Perjanjian yang dibuat dan disepakati juga akan melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila kewajiban tersebu…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB BIDANG JAMI…

T. Rahmat Azhar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan salah satunya penangganan bidang kesehatan. Pasal 22 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan dinyatakan Pemerintah Aceh memiliki tugas: “Menyelenggarakan upaya kesehatan yang menjamin hak penduduk Aceh untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dengan memperhatikan kemampuan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIK…

Halimahtussadiah

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI RUMOH GEUTANYOE BANDA ACEH Halimahtussa’diah* Iskandar A. Gani  Zahratul Idami   ABSTRAK Rehabilitasi menjadi hak yang wajib diperoleh pecandu narkotika sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan BNN. Kewajiban BNN untuk menyelenggarakan fa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

DERI FEBRIANDA

Penelitian ini bertujuan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di wilayah hukum Polda Aceh telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sifat delik aduan, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya kekeluargaan, dan maraknya peredaran karya bajakan secara digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, pengua…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 45K/PDT.SUS-PAILIT/2025 TERKAIT KED…

CHASMAL HAQIQI

Kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) menjadi sorotan ketika tim kurator perusahaan tersebut menggugat PT Kencana Alam Putra dan Bank Mandiri atas dana Kerja Sama Operasi (KSO) yang diblokir. Dana sebesar Rp1,62 miliar yang tersimpan di rekening bersama dinilai kurator sebagai bagian dari boedel pailit yang harus dibagikan kepada para kreditur. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menegaskan bahwa dana KSO bukan bagian dari harta pailit, melainkan aset bersam…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KEUCHIK KARENA TIDAK MENGELUARKAN SURAT KETERANG…

Muhammad Rizal Salefi

Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa surat keterangan fisik dari Kepala Desa harus dicantumkan pada proses pendaftaran tanah. Mengenai tanah yang belum terdaftar jika tidak, PPAT tidak akan memproses peralihan atau membuat akta. Salah satu perbuatan hukum terjadi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/Pn.Bna yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Fisik Tanah dari Kepala Desa. Hal ini berakibatkan terjadi perbuatan melawan huku…


    SERVICES DESK