Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REMISI TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAK…

Ika Putri Mauliazuarni

Hak Remisi yang diberikan bagi narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, tidak semua narapidana pencurian memenuhi syarat dapat diusulkan hak remisi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan remisi bagi narapidana pencurian dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan …

LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MASYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPAD…

Siti Sahara

ABSTRAK LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MAYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KDRT (Stimulasi Rekonstruksi UU PKDRT Berdimensi Keadilan) Siti Sahara; Syarifuddin Hasyim; Mohd. Din; Iman Jauhari Ketiadaan restitusi dalam Pasal 10 UU PKDRT menimbulkan kerugian bagi korban. Akibatnya, korban tidak memperoleh perlindungan dalam bentuk ganti kerugian sebagai konsekuensi dari penderitaan fisik maupun mental yang dialaminya. Hal ini dikarenakan orientasi utama UU PKDRT …

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRI…

Muhammad Fadhil

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur penganiayaan. Adapun masalah pokok penelitian (1) Bagaimana kepastian hukum hak-hak tersangka korban tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Barat? (2) Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri? (3)…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG JABATAN N…

Noviyanti Wahyuni Atmagara

Seseorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berhak mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tugas dan wewenang Notaris Pengganti sama dengan Notaris, yaitu menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Penyerahan Protokol tersebut …

FUNGSI BUDGETING PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOM…

Akmal Firdaus

ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan mitra kerja Pemerintahan Aceh. Kedua lembaga daerah tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai mitra kerja dalam pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Terkait fungsi anggaran, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2017 dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tidak menemukan kesepahama…

AKIBAT HUKUM KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS (MPWN) ACEH T…

Della Rafiqa Utari

ABSTRAK Menurut Pasal 67 UUJN, perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris perlu adanya pengawasan oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas. Menurut Pasal 69 UUJN, Majelis Pengawas Notaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Khususnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 yang berakhir masa jabatannya 28 September 2021, Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan pengangkata…

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU RN(STUDI KASUS PE…

TAQDIRULLAH

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar) Taqdirullah * Syarifuddin Hasyim** M. Adli Abdullah*** ABSTRAK Pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran pemilu pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian…


    SERVICES DESK