Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SECA…

SATRIA WIBOWO

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah cakap. Pasal 1330 jo 330 mengatur bahwa, cakap dalam membuat perjanjian adalah bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Perjanjian secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mempertemukan antar pihak sehingga menyulitkan para pihak untuk mengetahui kecakapan antar pihak. Akibatnya, banyak praktik perjanjian secara elektronik dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Tanggung jawab akibat w…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

KEMAMPUAN GURU PPKN DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) ABA…

PUTRI AWWALIA WAHYUNI

ABSTRAK Putri awwalia wahyuni. 2022. Kemampuan Guru PPKn dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Abad 21 berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) di SMPN Kecamatan Tanah Jambo Aye. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing (1) Dr. Ruslan, S.Pd., M.Ed (2) Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si Kata Kunci : Kemampuan Guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Higher Order Thinking Skills (HOTS) Penel…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN DI TINGKAT SMA SE- KABUPATEN BINJAI

Putri Hamidah

Hamidah, Putri. 2022. Kompetensi Pedagogik Guru PPKn di Tingkat SMA Se- Kabupaten Binjai. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing : (1) Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si., (2) Maimun, S.Pd., M.Soc.sc Kata Kunci : Kompetensi, Kompetensi Pedagogik, Hakikat Guru, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Penelitian ini berjudul “Kompetensi Pedagogik Guru PPKn di Tingkat SMA Se- Kabupaten Binjai”. Guru me…

NILAI SOLIDARITAS SOSIAL PEMUDA DALAM KEGIATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI DE…

VIASTRI YUSNA

Penelitian ini tentang Nilai solidaritas Sosial Pemuda Dalam Kegiaan Maulid Nai Muhammad SAW di Desa Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Dalam Proses perayaan maulid tidak terlepas dari peranan solidaritas sosial antar individu. Mulai dari pemerintah, aparatur negara, perangkat desa serta masyarakat semuanya turun andil dalam menjalan tradisi maulid. Keraifan budaya lokal membentuk masyarakat Aceh yang menjadikan tradisi maulid sesuatu yang sakral dan harus dilaksanakan seti…

POLA LEMBAGA DAKWAH KAMPUS (LDK) DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI KALANG…

MASTALIJAR

Penelitian ini tentang Pola Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam pencegahan paham radikalisme dikalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala merupakan gambaran umum dimana radikalisme tidak berbahaya selama hanya dalam bentuk pemikiran ideologis dalam dirinya. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui persepsi LDK terhadap radikalisme, (2) mendeskripsikan pola yang di lakukan LDK dalam pencegahan paham radikalisme di kalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Pendekatan yang digunakan adalah pendek…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEGALISASI AKAD…

Irfan Ramadhan

Kewenangan notaris dalam melegalisasi perjanjian di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menjamin kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dengan demikian notaris diwajibkan untuk menyaksikan tanda tangan para pihak sebelum melakukan legalisasi perja…

PERAN GURU PPKN DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK RNSISWA SMAN 1 CALANG

SYAHABUDDIN

ABSTRAK Syahabuddin. 2022. Peran Guru PPKn dalam menumbuhkan Partisipasi Politik Siswa di SMAN 1 Calang Kabupaten Aceh Jaya . Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si (2) Dr. Saiful, S.Pd.,M.si Kata Kunci: Peran guru PPKn, Partisipasi politik Penelitian ini berjudul:” Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Siswa di SMAN 1 Calang Kabupat…

PEMINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PADA TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER …

Rizky Amanda

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sangketa perlindungan konsumen secara patut”. Namun, dalam praktiknya jika mengacu pada norma di atas, pelaksanaan peminjaman uang berbasis Financial Technology (FinTech) yang…

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUA…

Sheilla Maynisa Salman

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUBSIDI (Kajian Terhadap Perjanjian Baku Pada PT Hadrah Aceh Pratama Banda Aceh)


    SERVICES DESK