Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

NON PERFORMING FINANCING RNAKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADARNBPRS TGK CHIEK DIP…

Anggun Mareta

NON PERFORMING FINANCING AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS TGK CHIEK DIPANTE SIGLI Anggun Mareta* Sanusi** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2007 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum tentang Perjanjian Pembiayaan, bahwa dalam perjanjian pembiayaan perbankan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nom…

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT …

WHENI NOVIA TRI PUTRI

Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Dengan demikian, perjanjian antara PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dan PT Perkebunan Nusantara III bersifat mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KESALAHAN PENGIRIMAN BARANG DALAM TRANSAKSI RNJUAL…

CUT NYAK SALSABILA

Pasal 4 huruf c UUPK mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Lazada selaku penyelenggara jasa layanan jual beli online juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Walau demikian masih banyak fenomena tidak tercapainya hak konsumen khususnya dalam transaksi jual beli secara online. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas kesalahan pengiriman barang dalam transaksi jual beli secara on…

KEARIFAN LOKAL GANTI RAYOH SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT GAYO DI KABUPA…

Hidayatul Wahdaniah

KEARIFAN LOKAL GANTI RAYOH SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TAMIIANG (1)Hidayatul Wahdaniah, (2) Dr. Sanusi,S.Pd.,M.Si, (3) Irwan Putra,S.Pd.,M.Pd Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan Universitas Syiah Kuala hidayatulwahdaniyah@gmail.com ABSTRAK Kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi adat dan budaya penyelesaian konflik dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal merupakan sebuah gambaran umum bahwa manus…

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KO…

HAZRINA ROSANDY

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH MANDIRI DI BANDA ACEH Hazrina Rosandy Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pada akhir tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun Aceh LKS). Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh LKS menyatakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan yang…

PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA TERHADAP PERUBAHAN WARNA TANPA IZIN KARYA ARS…

GHADAMFAR MUFLIH IDROES

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak ekslusif untuk pencipta yang melekat pada diri seorang pencipta yang tidak dapat di hilangkan dengan alasan apapun meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Pada tahun 2019, warna pada monumen Tugu Bundaran Simpang Lima Banda Aceh diubah secara sepihak. Pencipta berhak mempertahankan hak moralnya apabila terjadi perubahan pada ciptaannya yang bersifat merugikan kehormatan…

TANGGUNG JAWAB DEBITOR KETIKA MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJ…

INTAN SHANIA

TANGGUNG JAWAB DEBITOR DALAM PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITOR Intan Shania* Sanusi** Darmawan*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya di sebut UUJF) menyatakan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu d…

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI NASABAH YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 RN(SU…

Febby Adinda

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia salah satunya pada PT Bank X Syariah. Nasabah PT Bank X Syariah mendapatkan kendala dalam pembiayaannya yaitu mengalami penurunan dalam perekonomiannya selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, PT Bank X Syariah memberikan suatu cara yaitu restrukturisasi pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P…

PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN PENGAM…

Alvi Nadhilla

ABSTRAK Nadhilla, Alvi. 2021. Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila pada Siswa di SMPN 1 Darussalam. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Sanusi, S.Pd.,M.Si (2) Hasbi Ali, S.Pd.,M.Si Kata Kunci: Peran Guru, dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila. Penelitian ini berkaitan tentang: “peran guru Pendidikan Pancasila dan Kew…

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN A…

Putri Niasari

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ACEH NOMOR: 95/Pdt/2019.PT.BNA) melawan hukum adalah karena YDBUL tidak memiiki legal standing dan identitas yang jelas dan pasti (eror in persona dan obcur libel).

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK