Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KERUSAKAN BAGASI TERCATAT MILIK PENU…

Munawaratun Rauzah S

Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengayur tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak. Namun pada kenyataan masih ada kasus yang menyangkut kerusakan bagasi tercatat pada PT. Lion Airline sehingga terjadi kerugian pada penumpang karena disebabkan PT. Lion Airline memberikan ganti rugi terhadap penumpang tidak sesuai. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kerusak…

TANGGUNG JAWAB KETERLAMBATAN DALAM KEBERANGKATAN BUS PMTOH TERHADAP PENUMPANG…

NOVALRI ALFA

Pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hal ini juga dipertegas pengaturan dalam Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun UULAJ dan UUPK sudah mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pengangkutan atas kerugian yang diderita oleh penumpang, na…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KO…

Muhammad Faiz

ABSTRAK MUHAMMAD FAIZ 2024 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian Pada Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele “Muda Jaya” di Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60) pp., bibl., tabl., (Dr. T. Saiful, S.H, M.Hum.) Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi pr…

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS DENGAN MENGG…

M. Ichsan Siregar

Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa para pihak dalam melaksanakan transaksi elektronik haruslah beriktikad baik selama transaksi tersebut berlangsung, namun pada kenyataannya pada transaksi elektronik masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Salah satu kasus wanprestasi terjadi pada perjanjian jual beli akun game online mobile legends di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untu…

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTO…

Rayhan Ari Angga Hs

Pernyataan tentang wanprestasi, baik dalam doktrin maupun yurisprudensi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dan merupakan cidera janji.Biasanya dikaitkan dengan tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, sehingga terjadinya masalah yang menyebabkan menjadi macet, dikarenakan tidak sesuai membayar tanggal sesuai kesepakatan yang sudah dibuat kedua belah pihak. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur perjanjian jual beli sepeda motor secar…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA PT PERTA ARU…

Rabialqi Syutriyanda

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, akibat hukum jika PT Perta Arun Gas tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT Perta Arun Gas. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Perta Arun Gas telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tent…

ANALISIS ADVOKASI HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT TERH…

Irham Marangga

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga non-pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tah…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENT…

TEUKU MUHAMMAD FABYAN AUFAR

ABSTRAK Teuku Muhammad Fabyan Aufar, 2023 STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 482/PDT/2016/PT.DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP AKTA PEMBATALAN WASIAT YANG PIHAKNYA DI BAWAH PENGAMPUAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68 ) pp.,bibl., app. (Eka Kurniasari, S.H., M.H., L.LM.) Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Nomor 482/PDT/2016/PT…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN EKSPOR IMPOR KOPI OLEH KOPERASI BAITUL QIRADH BABURAYY…

NADYA SALSABILA

Pasal 1457 KUHPerdata menentukan jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli perusahaan antara penjual dan pembeli terdapat jarak yang tidak memungkinkan melakukan transaksi seperti jual beli biasa. Hal ini memungkinkan timbulnya masalah dikarenakan para pihak tidak saling mengenal serta berada di ne…

KONTRAK INTERNASIONAL EKSPOR IMPOR KOPI GAYO TANPA PENCANTUMAN KLAUSULA PILIH…

GHEA HARMAYANI PUTRI

ABSTRAK GHEA HARMAYANI PUTRI (2023) KONTRAK INTERNASIONAL EKSPOR IMPOR KOPI GAYO TANPA PENCANTUMAN KLAUSULA PILIHAN HUKUM (Penelitian pada Koperasi Serba Usaha Sara Ate Takengon, Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 50) pp.,bibl.,app. (Eka Kurniasari, S.H, M.H, L.LM) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pembuatnya. Kontrak yang terjadi tentu saja tidak selamanya sempur…


    SERVICES DESK