Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TERHADAP BARANG KIRIMAN (STUDI PADA P…

ZAGHLUL ACHYAR

ABSTRAK Zaghlul Achyar, 2025 TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TERHADAP BARANG KIRIMAN (Studi Pada Perusahaan Pengangkutan CV. Boz Aceh Group Di Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 64) pp.,bibl. Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M Secara normatif kegiatan pengangkutan barang telah diatur secara tegas dalam Pasal 188 dan Pasal 193 ayat (1–3) Undang-Undang No. 22…

IMPLEMENTASI KETENTUAN ISTIRAHAT MINGGUAN BAGI PEKERJA PADA USAHA WARUNG KOPI…

Ananta Rahmalita

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari masa kerja atau istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari masa kerja”. Pada implementasinya, terdapat pemilik usaha ya…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE DENGAN PIHAK WARUNG KOP…

SARAFINA UFAIRAH

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian terlaksanakan seperti yang diperjanjikan. Terkadang para pihak tidak memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, sehingga muncul peristiwa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi Gampong Bandar Baru. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perja…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PELAKU USAHA SABLON DENGAN PELA…

Muhammad Rafi

ABSTRAK Muhammad Rafi, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (2024) ANTARA PELAKU USAHA SABLON DENGAN PELANGGAN (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,56)pp.,bibl. (Eka Kurniasari, S.H, M.H, LL.M.) Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di m…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PENGGUNA JASA TRANSPOR…

Suci Idealisti Meutia

Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat pelanggan. Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun pada kenyataannya masih sering pengemudi atau penyedia jasa tidak dapat menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan pen…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL TANPA IZIN EDAR BADAN PE…

Elmalia Zahara

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah indonesia wajib memiliki izin e…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PRODUK ARRUM BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BP…

M. ARI SYAUQI

Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kenyataannya, dalam perjanjian antara nasabah dan PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh tidak terlaksana berupa tidak ditepatinya janji yang sudah disepakati sehingga mengakibatkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda A…

ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUND (PUBG) MO…

Muhammad Aditya Mutawackil

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Transaksi jual beli akun game online (PUBG) mobile harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam kenyataannya transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata di wilayah Aceh. Karena, adanya fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang game PUBG dan sejenisnya adalah haram. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk transaksi dalam Game Online PUBG Mobile. selain itu juga menjela…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU…

Dini Aklima Nurhayani

ABSTRAK Dini Aklima Nurhayani, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN JADWAL OPERASIONAL KEBERANGKATAN (Suatu Penelitian di UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja) 2024 Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69), pp., bibl., tabl. Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa penyele…

TANGGUNG JAWAB PERDATA PLATFORM ECOMMERCE SHOPEE DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TE…

NIKMAL MUNA

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hal ini maka pelaku usaha termaksud yang ada didalam platform Shopee juga harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang di alami oleh konsumen atas kesalahan dalam pengiriman barang khususnya pada …


    SERVICES DESK