Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Transaksi jual beli akun game online (PUBG) mobile harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam kenyataannya transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata di wilayah Aceh. Karena, adanya fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang game PUBG dan sejenisnya adalah haram.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk transaksi dalam Game Online PUBG Mobile. selain itu juga menjelaskan faktor yang muncul dalam jual beli akun game online Player Unknown’s Battleground (PUBG) mobile yang dikaitkan dengan prinsip causa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Metode penelitian dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu penelitian dengan metode hukum yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang game PUBG dan sejenisnya adalah haram, maka pelaksanaan transaksi jual beli akun game online PUBG mobile di Aceh tidak memenuhi syarat causa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena bertentangan dengan ketertiban umum. Faktor yang muncul dalam jual beli akun game online PUBG mobile secara online bahwa adanya permasalahan saat transaksi sehingga ada saja pihak yang merasa dirugikan dari jual beli akun game ini, jika menggunakan jasa pihak ketiga atau rekening bersama pada dasarnya suatu langkah untuk mengurangi resiko terjadinya tindakan menyalahi aturan hukum positif akan tetapi tidak bisa dipastikan akan aman sepenuhnya.

Disarankan kepada Pemerintah untuk menambahkan pengawasan yang lebih pada sektor jual beli akun game online PUBG mobile seperti aplikasi yang khusus diperuntukkan untuk jual beli akun game online dan dalam mengimplikasikan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengharaman game online PUBG Mobile, terlebih pula tidak sedikit para player di game ini yang melakukan transaksi jual beli akun tersebut.

Article 1320 of the Civil Code concerning the validity conditions of agreements stipulates that transactions involving the sale and purchase of online game accounts (PUBG Mobile) must comply with Article 1320 of the Civil Code. However, in reality, such transactions do not meet the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code in Aceh Province. This is due to the issuance of the Aceh MPU Fatwa Number 3 of 2019 regarding the prohibition of games like PUBG. The purpose of this thesis is to elucidate the nature of transactions in the online game PUBG Mobile, and also to discuss factors related to the principle of lawful causa as per Article 1320 of the Civil Code in transactions involving the sale and purchase of Player Unknown's Battleground (PUBG) mobile game accounts. The research methodology employed in this study is juridical-normative, which involves legal research based on primary legal materials, including analysis of theories, concepts, legal principles, and regulations. The research findings explain that due to the Aceh MPU Fatwa Number 3 of 2019 declaring PUBG and similar games as forbidden, transactions involving the sale and purchase of PUBG Mobile game accounts in Aceh do not satisfy the requirement of lawful causa under Article 1320 of the Civil Code as it contradicts public order. Issues arising in online transactions of PUBG Mobile game accounts include transactional problems leading to grievances among parties involved in these transactions. Using third-party services or shared accounts is a measure to mitigate the risk of violating positive law regulations, though it does not guarantee complete security. It is recommended that the Government enhance supervision over the sector of online game account transactions such as through dedicated applications, considering the implications of the Aceh MPU Fatwa Number 3 of 2019 on the prohibition of PUBG Mobile, especially since numerous players engage in such account transactions.