Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAK…

Nurhasanah

Istilah Desersi terdapat dalam KUHPM, BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan yaitu dalam Pasal 87 KUHPM yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Namun, Tindak Pidana Disersi ini tetap terjadi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab Prajurit …

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

TINDAK PIDANA MENIRU ATAU MEMALSUKAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK DIPASARKAN (SUA…

RIZKI AMRIZAL

Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Meskipun sudah diatur ancaman hukuman yang berat namun dalam kenyataannya tindak pidana ini masih terjadi termasuk di wilayah hukum Penga…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ZAT PENGAWET PADA…

LIZA AIDHIL FITRA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 136 menyebutkanbahwa:setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarangdigunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Meski telah diatur tentang p…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI D…

Kinanti Putri Hamzli

ABSTRAK Kinanti Putri Hamzli, TINDAK PIDANA PERDANGAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DAN PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,51) pp.,bibl.,tabl,app ( Mukhlis, S.H., M.Hum. ) Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa …

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN PARTISIPASI KORBAN (VICTIM PRECIPITATION…

cut feby salsabila

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, tidak terlepas dari peran partisipasi korban di dalamnya. Partisipasi korban (victim precipitation) dapat diartikan bahwa korban turut andil atau berkontribusi dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi korban seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhk…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA P…

Apriliyani Rizki

ABSTRAK Apriliyani Rizki, (2023) (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H) Hukum merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan manusia dan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk m…

IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADI…

AL KAHFI

ABSTRAK Al Kahfi, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H. Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa, setiap Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Namun dalam kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempu…

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA A…

KHAIRIL ANWAR R

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,69) pp., app., bibl. ABSTRAK KHAIRIL ANWAR RAMADHAN 2019 (Nursiti S.H., M.Hum.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang membedakan bagaimana mengadili anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dalam undang-und…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN…

SUPRIADI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL DI ACEH Supriadi Alvi Syahrin Sanusi Sri Walny Rahayu supriadi30@gmail.com ABSTRAK Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara kepada penduduk khususnya …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK