Electronic Theses and Dissertation

Indonesia merupakan Negara hukum yang penegasnnya termuat dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai negara hukum maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum,
dan proses peradilan dan lembaga pengadilan Indonesia memiliki kedudukan dan
makna teramat penting. Keberadaan aturan-aturan mengenai aliran sesat dianggap
menimbulkan dualisme hukum, yang mana kondisi seperti ini akan menimbulkan
kotroversi di masyarakat luas mengenai paham aliran sesat, ada yang setuju dan
ada yang tidak setuju terhadap langkah yang diambil pemerintah dalam
menangani permasalahan aliran sesat ini. Negara mempunyai hak untuk
melakukan suatu tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun apabila tidak
adanya hukum yang cukup tegas tentang aliran-aliran yang menyimpang dari
ajaran agama itu membuat aparat hukum kehilangan pegangan. Di Aceh sendiri
kita ketahui memiliki peraturan yang mengatur tentang hal ini, jelas seharusnya
pada saat melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana aliran sesat ini
tampaknya harus benar-benar di kaji antara hukum yang berlaku nasional dengan
hukum yang ada di Aceh sendiri.
Kegunaan dan manfaat penelitian ini sebagaimana telah diuraikan diatas
adalah untuk mengkaji, mensikronisasikan, mencari dan menemukan aturan
hukum mana yang lebih baik dan efektif untuk dapat diterapkan terhadap pelaku
tindak pidana aliran sesat dan dengan adanya suatu penelitian ini maka sangat
sangat berguna dan dapat terbentuknya atau dapat diketahui kekurangan antara
sanksi hukum nasional yakni hukum pidana dengan sanksi yang terdapat pada
Qanun Aceh.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.
Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas￾asas hukum, sinkronisasi vertikal/horisontal dan sistematika hukum diterapkan,
yang bertumpu pada data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam
penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi
dokumen serta melakukan tahap wawancara dengan narasumber untuk menjadi
data pendukung pada penelitian ini.
Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka
pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah
secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang
berkaitan. Bahan hukum baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder
dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, selanjutnya disusun secara sistematis
sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dan klasifikasi secara kualitatif.
Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif normatif
dengan melakukan analisa deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan pertama, Dikeluarkannya UU No. 1 PNPS
1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi
kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukurn
agama. Pasa1 dan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP
memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya
dan menjalankan peribadatan agamanya. bahwa dalam kacamata hukum aliran
sesat merupakan tindak pidana terhadap agama, yang mana istilah ini digunakan
untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan
atau agama. Kedua, Upaya penyelesaian suatu tindak pidana melalui kebijakan
penal apabila ditinjau dari segi atau sudut bekerjanya hukum pidana dilaksanakan
melalui tahap-tahap konkritisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana
yang terdiri dari tahap perumusan pidana, tahap penerapan pidana, dan tahap
pelaksanaan hukum pidana.
Disarankan dalam upaya penanggulangan delik agama hendaknya lebih
memperhatikan karakteristik delik agama tersebut sebagai suatu kejahatan yang
menyangkut kepentingan semua masyarakat yang sangat berperan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara serta haruslah diatur rinci dalam ketentuan
hukum nya, baik dalam hukum pidana nasional maupun qanun. Pemerintah dan
semua pihak seharusnya mencari solusi yang baik dalam rangka mensintetiskan
antara hak-hak individu dan hak-hak komunal dalam langkah mengambil
kebijakan terhadap aliran sesat dengan tetap menjaga kepentingan politik negara
dan membuat suatu komitmen yang jelas dalam upaya penyelesaian kasus aliran
sesat yang terjadi agar tidak terjadi kontroversi terhadap suatu kebijakan ataupun
langkah yang diambil.

The State of Indonesia is a state based on Law, as firmly mentioned in Article 1 verse (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a State Law, all legal matters, law enforcement, and the Indonesian justice systems hold an indispensable position. The existence of regulations regarding the propagation of the heretical sects is considered to create dualism in law, which shall cause controversy in public because there is agreement and disagreement toward the executive orders in handling these matters. The State is entitled to conduct any steps authorized by the existing laws. Nonetheless, if there are no fixed rules, it leads the legal apparatus to lost their guideline. Generally speaking, Aceh province has an autonomy authority regarding these matters where when conducting legal proceedings, it shall clearly review the existing laws in national and provincial. The uses and benefits of this research are to review, synchronize, seek, and find an effective and efficient rule to be implemented to the villains of the heretical sects. This research is advantageous and may notice the weakness of sanctions between the Indonesian criminal code and Aceh Provincial laws (Qanun Aceh). The method used was normative legal research. The approach of this method was to acknowledge to what extent the principles of laws, the synchronization of vertical and horizontal, and the arrangement of laws applied obtained from secondary data. The collecting of legal materials in this research was conducted in library research and documentary study and questioned respondents as supporting data. By using secondary data in this research, the collecting data was conducted to collect, analyze, and process both library materials and documents systematically. Secondary data, either primary, secondary, or tertiary, was obtained from library materials, hereinafter, arranged systematically, so that was acquired comprehensive description and qualification. The systematic description of the phenomenon and obtained data in this research shall be presented as far as possible in quantitative. The data, furthermore, was analyzed quantitative normative evaluation with examining descriptive analysis. The result revealed as follows: the former, the enactment of Law No. 1 PNPS 1965 employing the consideration of emerging religious sects or organizations contrary with doctrines and religion laws. Article 1 and Article 2 of Law No. 1/PNPS/1965 or Article 16a the Indonesian Criminal Code are restricted everyone to interpret both doctrines and worship in their religion. In legal view, heretical sects are a crime toward religion whereabout this term is prescribed to explain criminal acts related to faith and belief. The latter, the endeavors to settle criminal acts through penal policy can be reviewed by how criminal law is implemented by the steps of concretization, operationalization, functionalization of criminal law through formulation, application, and implementation of penal law.In order to countermeasures on the accusation of blasphemy, it should be noticed the characteristics of blasphemy as a crime associated with the public interest in the national life, and it must be detailly regulated by laws, either in the Indonesian Criminal Law or Qanun Aceh. The stakeholders and all parties seek better solutions for the unification between individual and communal rights to pass the policy of the heretical sects while preserving the national interest. All parties shall be committed to conducting clear policies to the countermeasures of the deviant sect cases while avoiding controversy, either in public or executive orders.