Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS RSEBAGAI SALAH SATU DASAR PEN…

Arief Syahroni

"KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN" Arief Syahroni 1 Azhari 2 Zahratul Idami 3 ABSTRAK Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen yang membuktikan kedudukan ahli waris secara sah. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, Surat Keterangan Ahli …

KEWENANGAN LEGISLASI SYARIAT ISLAM PEMERINTAHAN ACEH DALAM SISTEM NEGARA KESA…

Ihdi Karim Makinara

Pemberian kewenangan legislasi syariat Islam kepada Pemerintahan Aceh merupakan pengakuan atas kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan itu bersumber pada kerangka konstitusional pemerintahan daerah bersifat khusus dan penormaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam praktik, pengisian kewenangan melalui Qanun menimbulkan persoalan bukan terutama pada ada-tidaknya dasar berwenang, melainkan pada batas konstitusional materi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TA…

Cut Riska Yulanda

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PENGHADAP DI ACEH BESAR Cut Riska Yulanda  Ilyas  Zahratul Idami  ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIANRN(STUDI…

Muhammad Rayyan Aulia

Perceraian merupakan salah satu bentuk berakhirnya perkawinan yang dalam hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut dilakukan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Data perkara perceraian di Mahk…

DISTINGSI KESALAHAN SUBSTANSIAL DAN KESALAHAN ADMINISTRATIF DALAM AKTA AUTE…

Edy Rezkina. Za

DISTINGSI KESALAHAN SUBSTANSIAL DAN KESALAHAN ADMINISTRATIF DALAM AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Edy Rezkina ZA Efendi Siti Rahmah ABSTRAK Akta autentik merupakan alat bukti sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Realitasnya, masih ditemukan kesalahan substansial maupun kesalahan administratif dalam pembuatan akta autentik, sementar…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Risnawati

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Risnawati* Teuku Muttaaqin Mansur** Novi Sriwahyuni*** ABSTRAK Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) menyatakan bahwa ahli waris wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan. Pasal 37 PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui …

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

SERTIFIKASI SYARIAH BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD SYARIAH PASCA PEMBERLAK…

Salsa Bila Rizki

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh transaksi keuangan di Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini, notaris memiliki peran strategis dalam pembuatan akad syariah dan dituntut untuk memahami prinsip- prinsip syariah secara komprehensif. Akan tetapi di sisi lain didapati bahwa belum ada aturan yang mewajibkan notaris di Aceh memiliki sertifikasi syariah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memahami pr…

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARâ€â€¦

Mufti Rifky

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Mufti Rifky  Azhari  Iman Jauhari ABSTRAK Pada dasarnya perkawinan dilakukan sampai meninggalnya salah seorang suami istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Hak memutuskan perkawinan bukan hanya ada pada suami, tetapi istri juga memiliki hak tersebut. Adapun salah satu penyebab pengajuan cerai gugat karena suami keca…

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIK…

Halimahtussadiah

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI RUMOH GEUTANYOE BANDA ACEH Halimahtussa’diah* Iskandar A. Gani  Zahratul Idami   ABSTRAK Rehabilitasi menjadi hak yang wajib diperoleh pecandu narkotika sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan BNN. Kewajiban BNN untuk menyelenggarakan fa…


    SERVICES DESK