Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIK…

Halimahtussadiah

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI RUMOH GEUTANYOE BANDA ACEH Halimahtussa’diah* Iskandar A. Gani  Zahratul Idami   ABSTRAK Rehabilitasi menjadi hak yang wajib diperoleh pecandu narkotika sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan BNN. Kewajiban BNN untuk menyelenggarakan fa…

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YAN…

Putri Safira

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI PASCA PERCERAIAN ABSTRAK Putri Safira * Novi Sriwahyuni Darmawan ** Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata *** Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, setiap pelanggaran oleh PPAT harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan harta bersama pasca perceraian di …

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUG…

Zihan Fahira

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYARIYYAH BANDA ACEH Zihan Fahira * Iman Jauhari ** Muazzin *** ABSTRAK Pemenuhan nafkah isteri pasca cerai gugat masih menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan normatif seperti Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam memang mengatur kewajiban suami memberi nafkah selama…

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BAND…

Rian Apriesta Ramsadefa

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BANDA ACEH Rian Apriesta Ramsadefa* Ilyas Yunus** Zahratul Idami*** ABSTRAK Dalam menentukan ahli waris yang berhak harus ditetapkan di pengadilan secara volunteer diatur di dalam Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama. Namun kenyataannya ada ahli war…

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARâ€â€¦

Mufti Rifky

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Mufti Rifky  Azhari  Iman Jauhari ABSTRAK Pada dasarnya perkawinan dilakukan sampai meninggalnya salah seorang suami istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Hak memutuskan perkawinan bukan hanya ada pada suami, tetapi istri juga memiliki hak tersebut. Adapun salah satu penyebab pengajuan cerai gugat karena suami keca…

PERAN NADZIR DALAM UPAYA MENINGKATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN BIR…

Rifka Ulya

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) yaitu menyatakan bahwa harta benda wakaf yang berupa tanah harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Maka tanah wakaf yang belum terdaftar harus segera didaftarkan. Nadzir bertanggung jawab dalam proses pendaftaran tanah wakaf dan jika tanah wakaf tidak didaf…

SERTIFIKASI SYARIAH BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD SYARIAH PASCA PEMBERLAK…

Salsa Bila Rizki

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh transaksi keuangan di Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini, notaris memiliki peran strategis dalam pembuatan akad syariah dan dituntut untuk memahami prinsip- prinsip syariah secara komprehensif. Akan tetapi di sisi lain didapati bahwa belum ada aturan yang mewajibkan notaris di Aceh memiliki sertifikasi syariah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memahami pr…

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN P…

Khaliza Zahara

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum berwenang untuk menerima semua bentuk pelanggaran Pemilihan Umum, mengkaji secara detail kategori pelanggaran Pemilu, dan memutus atau memberikan keputusan/rekomendasi terhadap pelanggaran administratif Pemilu. Serta dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), terkait kewenangan dari …

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 6 TAHUN 2023 DALAM PENGELOLAAN…

SYAHRUL MARKFIRAH

Pasal 7 Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa “Dalam Penyampaian laporan realisasi penggunaan Anggaran Dana Gampong (ADG) dilakukan dengan ketentuan Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADG tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Namun pada kenyataannya, laporan mengenai realisasi dana desa tersebut sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh berbagai hal. T…


    SERVICES DESK