Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Syariah disebutkan bahwa “Pembiayaan syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah berdasarkan kesepakatan antara para pihak”. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Namun, kenyataannya masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi perjanjian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap pembayaran pembiayaan, faktor dan bentuk wanprestasi pembiayaan oleh nasabah, dan upaya penyelesaian yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi pembayaran pembiayaan akibat pandemi Covid-19.
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Data pada penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah dan penelitian lapangan melalui wawancara langsung kepada responden dan informan untuk memperoleh data primer yang akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa selama Covid-19 pelunasan pembiayaan menemui begitu banyak hambatan yang disebabkan, antara lain nasabah mengalami pemotongan gaji, mengalami musibah, gagal dalam menjalankan usahanya hingga sengaja melalaikan pembayaran. Sehingga menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi. Adapun penyelesaian sengketa wanpretasi yang ditempuh oleh PT Pegadaian Syariah lebih mengedepankan asas kekeluargaan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Selama pandemi Covid-19, PT Pegadaian Syariah memberikan keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu berupa penundaan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan.
Saran kepada PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Keutapang, Kabupaten Aceh Besar dapat memperketat survey lapangan yang dilakukan untuk menganalisis pemberian pembiayaan sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, kepada Unit Staff Mikro Bisnis PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Keutapang, Kabupaten Aceh Besar untuk dapat mensosialisasikan kebijakan restrukturisasi kepada para nasabah, dan kepada nasabah PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Keutapang, Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Article 1 number 25 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Financing states that "Sharia financing is a financing distribution based on sharia principles based on an agreement between the parties". Every agreement made legally will give rise to rights and obligations between the parties. However, in reality there are still customers who default, namely breaking promises made by one of the parties to the contents of the agreement. The purpose of this study is to explain how the responsibilities of customers who default on financing payments, the factors and forms of financial default by customers, and the settlement efforts taken to resolve defaults on financing payments due to the Covid-19 pandemic. This research is a research that uses empirical juridical method. The data in this thesis research were obtained from library research by reviewing and studying books, as well as journals related to problems and field research through direct interviews with respondents and informants to obtain primary data to be analyzed with a qualitative approach. The results of the study explained that during Covid-19 the payment of financing encountered so many obstacles caused, including customers experiencing salary cuts, experiencing disasters, failing to run their business and deliberately neglecting payments. This causes the customer to default. The settlement of the default dispute that was taken by PT Pegadaian Syariah prioritized the principle of kinship with a deliberation and consensus approach. During the Covid-19 pandemic, PT Pegadaian Syariah provided relief in the form of financing restructuring to customers who had met certain criteria, namely in the form of delaying installment payments for 3 (three) to 6 (six) months. Suggestions to PT Pegadaian Syariah Keutapang Branch Office, Aceh Besar District can tighten field surveys conducted to analyze financing before providing loans to customers, to the Micro Business Staff Unit of PT Pegadaian Syariah Keutapang Branch Office, Aceh Besar District to be able to socialize restructuring policies to stakeholders. customers, and to customers of PT Pegadaian Syariah Keutapang Branch Office, Aceh Besar Regency to make installment payments according to the due date.