PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS PENCABUTA…
ABSTRAK
Raihan Fauhiza
2026
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK
KOSMETIK MEREK PINKFLASH ATAS
PENCABUTAN IZIN EDAR PRODUK OLEH BPOM
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 58) pp., bibl., ill., tabl.,
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan yang mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetik
harus memenuhi standar dan/atau persyaratan. Namun, dalam praktiknya …
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PT SICEPAT EKSPRES DALAM METODE PEMBAYARAN CASH…
Pelaksanaan metode pembayaran Cash on Delivery dalam transaksi jual beli elektronik melibatkan penjual, pembeli, dan perusahaan jasa pengiriman. Dalam sistem ini, kurir berperan sebagai pihak yang menyerahkan barang kepada konsumen dan menerima pembayaran. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian jual beli hanya mengikat penjual dan pembeli, sehingga kurir tidak bertanggung jawab atas isi maupun kesesuaian barang. Namun, dalam praktiknya kurir sering menjadi sasaran komplain dan penolaka…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTO…
Perkembangan teknologi dalam bidang keuangan telah mendorong masyarakat untuk beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non-tunai, salah satunya melalui penggunaan kartu kredit. Namun, dalam praktiknya tidak semua produk kartu kredit yang beredar di masyarakat telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang kartu kredit yan…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PANGKAS ATAS KERUGIAN KONSUMEN (SUATU PENELITIAN …
Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan hak dasar yang menjadi prioritas utama bagi konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha jasa pangkas rambut di Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya menjaga kualitas layanan yang diberikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan…
PENYIMPANGAN PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP ASA…
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta pihak yang terlibat dalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara normatif membatasi kebebasan berkontrak demi menempatkan kedudukan yang seimbang antara kepentingan pelaku …
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA HOMESTAY DI KOTA SABANG
Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan bahwa sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga. Dalam praktik sewa-menyewa homestay di Kota Sabang, masih ditemukan penyewa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik homestay.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa homest…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…
ABSTRAK
AQIL AL HANIF SELIAN;
2025
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp, bibl, app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…
TANGGUNG JAWAB GRABFOOD KEPADA MERCHANT ATAS KESALAHAN PENGIRIMAN MAKANAN (SU…
Hubungan hukum antara GrabFood dan merchant merupakan hubungan kemitraan yang dilakukan melalui sistem elektronik dalam kegiatan perdagangan digital. Sebagai penyelenggara sistem elektronik, GrabFood memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada merchant sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM Pasal 104 angka 2, kemitraan antara pelaku usaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan sali…
