Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI TIK…

Hanifa

Perkembangan perdangangan digital melalui TikTok Shop mempermudah peredaran produk kosmetik, namun juga meningkatkan risiko beredarnya kosmetik tanpa izin edar BPOM. Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf i yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, masih ditemukan penjualan kosmetik ilegal me…

PERLINDUNGAN KONSUMEN MINYAK GORENG CURAH TANPA LABEL DI PASAR TRADISIONAL (…

Karina Kurnia Wati Nasution

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mewajibkan produsen, pengemas, dan pelaku usaha memperdagangkan minyak goreng sawit dalam kemasan guna men…

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELSAIAN SENGKETA JUAL BELI LISTRIK (S…

M. Adam Meidiansyah

Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, akan tetapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa jual beli tenaga listrik/Power Purchase Agreement (PPA) antara PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT. PLN Batam) dengan Independent Power Producer (IPP)/Penyedia Listrik Swasta, pelaksanaan putusannya masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak. Penelitian in…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI PRODUK …

FIRDHO IRWANDA SAHATA MUNTHE

ABSTRAK FIRDHO IRWANDA SAHATA MUNTHE 2026 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI PRODUK TEH KOMBUCHA (Suatu penelitian pada Usaha “Teh Cheers” di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,73) pp., bibl., tabl. (Dr. Yusri, S.H.,M.H.) Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi prioritas konsumen …

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GHAIB DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS IA BANDA ACEH

PUAN NAURA ATHAHIRA

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 KHI menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya terdapat perkara cerai di mana keberadaan bahkan status hidup Tergugat tidak diketahui, sehingga Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian perkara berbeda dari prose…

TANGGUNG JAWAP PELAKU USAHA TOKO EMAS TERHADAP KANDUNGAN EMAS PERHIASAN TIDAK…

Muhammad Harits Ansyah

Kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mewajibkan penyampaian informasi yang benar, jujur, dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b serta larangan memberikan informasi tidak benar dalam Pasal 8 UUPK dimana pelaku usaha toko emas masih tidak menaati hal tersebut terkait ketidaksesuaian kandungan emas dengan surat emas dimana menurut Pasal 28 UUPK pelaku usaha mewajibkan ganti rugi dengan prinsip pembuktian terbalik. Penulisan skripsi ini bertujuan un…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAK JELASAN PENYAMPAIAN INFORMASI PROSEDUR…

Sy. Nayla Aztia

Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan dalam setiap kegiatan promosi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidak jelasan penyampaian informasi terkait syarat dan ketentuan promosi diskon yang tidak lengkap, tidak konsisten, dan tidak terbaca secara langsung dalam promosi diskon yang dilakukan oleh Indomaret Kota Banda Aceh. P…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYE…

Muji Burrahman

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya kejahatan siber, salah satunya penyebaran konten pornografi disertai ancaman dan pemerasan. Modus asmara maya kerap digunakan pelaku untuk mendapatkan konten intim dari korban, yang mayoritas adalah perempuan. Dampaknya sangat merugikan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Meskipun perbuatan ini telah diatur dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, namun kasus serupa terus terjadi, …

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MEG…

MANISA ANGGRAINI

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana suatu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, yang secara fundamental mengandung prinsip mengikat dan memaksa untuk dipenuhi. Selanjutnya Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan mengenai konsekuensi hukum apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kepada kreditur apabila Debitur diketahui lalai dalam memenuhi kewajibannya. PT Mega Central Finance Sy…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN SECARA PRE-ORDER MELALUI MEDIA…

AMAR MAULANA

ABSTRAK Amar Maulana, 2025 Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Makanan Secara Pre-Order Melalui Media Sosial dengan Sistem COD (Cash On Delivery) (Suatu Penelitian di kota Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,52),pp.,tabl,bibl. Rismawati, S.H., M.Hum. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elekt…


    SERVICES DESK