Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-U…

Nabila

Pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua ketentuan tersebut samasama mengatur mengenai penelantaran anak, namun memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan dasar pengaturannya. Pasal 429 KUHP 2023 mengatur perbuatan meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud melepaskan tanggung jawab, sedangkan Pasal 9 UU PKDRT mengatur …

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…

TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN PENERAPAN PIDANA (SUATU PENELITIAN D…

Khaira Maulidia

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda apabila terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya pidana yang dijatuhkan relatif ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda m…

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI KRIPTO ASING DI INDONESIA DALAM KERANGKA PERJANJ…

Angger Rahmadi Rangga

Aset kripto telah berkembang sebagai instrumen investasi digital yang menarik minat investor asing di berbagai negara. Di Indonesia, pengawasan terhadap aset kripto semula berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan dikategorikan sebagai komoditas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengawasan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan otoritas ini menimbulkan persoalan huku…

LEGAL SAFEGUARDS IN NUSANTARA’S FDI FRAMEWORK: AN ANALYSIS OF STABILIZATION…

INTAN MAULIDA

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…

Najwa Mutia

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI SEKTOR HULU MINYAK D…

Thariq Ramadhan Syurga

Perjanjian penanaman modal asing memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk sektor pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) Pase yang merupakan salah satu sektor penting bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan bersama WK Pase antara Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Triangle Pase Inc. telah menimbulkan persoalan hukum sehingga berdampak terhadap PAD …

HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM INVESTASI AS…

ANDIKA REZA PRAMANA

Selama 1970-1990, Indonesia menjadi salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya alam tersebut membutuhkan investasi asing langsung, dikarenakan memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan investasi asing langsung di Indonesia dilakukan dengan cara pendirian anak perusahaan oleh perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat dibutuhkan pengaturan hukum antara induk perusahaan dan anak per…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU…

Dini Aklima Nurhayani

ABSTRAK Dini Aklima Nurhayani, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN JADWAL OPERASIONAL KEBERANGKATAN (Suatu Penelitian di UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja) 2024 Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69), pp., bibl., tabl. Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa penyele…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERU…

MUHAMMAD NAUFAL

Pasal 191 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 40/2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyatakan “Penyelenggara Terminal wajib memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan umum jika terjad…


    SERVICES DESK