Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI KRIPTO ASING DI INDONESIA DALAM KERANGKA PERJANJ…

Angger Rahmadi Rangga

Aset kripto telah berkembang sebagai instrumen investasi digital yang menarik minat investor asing di berbagai negara. Di Indonesia, pengawasan terhadap aset kripto semula berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan dikategorikan sebagai komoditas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengawasan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan otoritas ini menimbulkan persoalan huku…

LEGAL SAFEGUARDS IN NUSANTARA’S FDI FRAMEWORK: AN ANALYSIS OF STABILIZATION…

INTAN MAULIDA

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…

Najwa Mutia

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI SEKTOR HULU MINYAK D…

Thariq Ramadhan Syurga

Perjanjian penanaman modal asing memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk sektor pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) Pase yang merupakan salah satu sektor penting bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan bersama WK Pase antara Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Triangle Pase Inc. telah menimbulkan persoalan hukum sehingga berdampak terhadap PAD …

HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM INVESTASI AS…

ANDIKA REZA PRAMANA

Selama 1970-1990, Indonesia menjadi salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya alam tersebut membutuhkan investasi asing langsung, dikarenakan memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan investasi asing langsung di Indonesia dilakukan dengan cara pendirian anak perusahaan oleh perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat dibutuhkan pengaturan hukum antara induk perusahaan dan anak per…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU…

Dini Aklima Nurhayani

ABSTRAK Dini Aklima Nurhayani, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG BUS TRANS KOETARADJA KORIDOR 1 (SATU) YANG TIDAK SESUAI DENGAN JADWAL OPERASIONAL KEBERANGKATAN (Suatu Penelitian di UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja) 2024 Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69), pp., bibl., tabl. Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa penyele…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERU…

MUHAMMAD NAUFAL

Pasal 191 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 40/2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyatakan “Penyelenggara Terminal wajib memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan umum jika terjad…

TINJAUAN YURIDIS PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BADAN USAHA MILI…

Siti Maghfirah

ABSTRAK Siti Maghfirah, 2023 TINJAUAN YURIDIS PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 90) pp, bibl. Prof. Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A. Dalam industri migas, proses penawaran participating interest kepada daerah membutuhkan pengaturan yang jelas untuk dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Energi Sumb…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN P…

Yoggi Harianto

ABSTRAK Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kutacane, penegakan hu…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…


    SERVICES DESK