KAJIAN NOMENKLATUR HUKUM TERHADAP STATUS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM K…
Ketidaksesuaian nomenklatur hukum memicu pelaksanaan kajian ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan notaris sebagai pejabat umum. Sebaliknya, Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan mengategorikan notaris sebagai tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan bebas. Penelitian ini menguraikan pula bata…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
KEBERADAAN BADAN REINTEGRASI ACEH DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KORBAN K…
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 menjadi titik balik penyelesaian konflik yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berdasarkan amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (BRA) guna memberikan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemenuhan…
TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN DIBIDANG PERDAGANGAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS …
TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DI
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SABANG
kawa
Hendra Setiawan*
Azhari Yahya**
Nurdin MH***
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
Undang-undang tersebut menetapkan Kawasan Sabang sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KPBPB m…
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIANRN(STUDI…
Perceraian merupakan salah satu bentuk berakhirnya perkawinan yang dalam hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut dilakukan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Data perkara perceraian di Mahk…
SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-U…
Pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua ketentuan tersebut samasama mengatur mengenai penelantaran anak, namun memiliki perbedaan dalam
ruang lingkup dan dasar pengaturannya. Pasal 429 KUHP 2023 mengatur perbuatan
meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud
melepaskan tanggung jawab, sedangkan Pasal 9 UU PKDRT mengatur …
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN PENERAPAN PIDANA (SUATU PENELITIAN D…
Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda apabila terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya pidana yang dijatuhkan relatif ringan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda m…
LEGAL SAFEGUARDS IN NUSANTARA’S FDI FRAMEWORK: AN ANALYSIS OF STABILIZATION…
Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…
