Electronic Theses and Dissertation

EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA DI LHOKSEUMAWE

Meutia Ulfa*
Adwani***
Zainal Abidin***

ABSTRAK

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan wewenang kepada
Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk
melaksanakan fungsi PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Namun,
data lapangan menunjukkan bahwa di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT
masih terdapat juga PPATS, seperti di Kota Lhokseumawe yang masih memberikan
kewenangan kepada Camat sebagai PPATS. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kelemahan
kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam sistem
hukum pertanahan nasional, relevansi yuridis dan sosiologis kedudukan Camat
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Lhokseumawe, dan implikasi
terhadap kepastian hukum dan kualitas pelayanan pertanahan dari tidak adanya
pembaharuan regulasi terhadap keberadaan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah Sementara di Lhokseumawe.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative-empiris, dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan
sosiologis hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan
dengan mempelajari UU, buku-buku, jurnal, dan media massa. Untuk mendapatkan
data data primer, dilakukan wawancara dengan responden dan informan. Data yang
telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan Camat sebagai PPATS di
Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari kendala yang dihadapi Camat sebagai
PPATS. Kendala tersebut diantaranya: kurangnya akses informasi terbaru terhadap
regulasi pertanahan; keterbatasan pengetahaun pertanahan akibat sifat jabatan yang
sementara; ketidakspesifikan dalam kepengerusan pertanahan yang kompleks; dan
kekeliruan dalam pembuatan akta tanah. Sementara itu kedudukan Camat sebagai
PPATS diakui secara yuridis. Camat sebagai PPAT Sementara tidak relevan lagi di
Kota Lhokseumawe, hal itu baik secara yuridis ataupun secara sosiologis. Implikasi
hukum pembuatan akta tanah oleh Camat sebagai PPATS yaitu beralihnya hak atas
tanah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, lahirnya kewajiban pembayaran,
serta terciptanya alat bukti otentik yang mengikat dan menjadi dasar pendaftaran
peralihan hak di Kantor Pertanahan.
Disarankan kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi baru tentang
pembatasan camat rangkap jabatan yang mencakup sebagai PPATS serta Pejabat
Pemerintahan Wilayah Kecamatan. Diharapkan BPN untuk tidak mengangkat lagi
Camat sebagai PPATS di Wilayah Kabupaten/Kota yang sudah terpenuhi formasi
PPAT profesional. Disarankan kepada masyarakat mengutamakan pembuatan akta
tanah dilaksanakan di kantor PPAT profesionel guna menjamin kepastian hukum,
memperoleh informasi yang jelas tentang prosedur pembuatan akta tanah, dan
untuk peningkatan kualitas pelayanan pembuatan akta tanah.

Kata Kunci: Eksistensi, Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

EXISTENCE OF THE SUB-DISTRICT HEAD AS A TEMPORARY LAND DEED OFFICIAL IN LHOKSEUMAWE Meutia Ulfa* Adwani*** Zainal Abidin*** ABSTRACT Article 5 paragraph (3) of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation on the Office of the Land Deed Official (PPAT) authorizes a Sub-district Head (Camat) to act as a Temporary Land Deed Official (PPATS) in order to perform the functions of a PPAT in regions where the number of PPATs is still insufficient. However, field data indicate that Temporary PPATs continue to be appointed even in regions where the number of PPATs is already adequate, as is the case in the City of Lhokseumawe, where the formation of professional PPATs has been fulfilled yet the authority to act as PPATS continues to be conferred upon the Camat. This demonstrates a discrepancy between the legal norm and the empirical reality on the ground. This research aims to analyze and explain the weaknesses inherent in the position of the Camat as a Temporary Land Deed Official within the national land law system, the juridical and sociological relevance of the Camat's position as PPATS in Lhokseumawe, and the implications for legal certainty and the quality of land services arising from the absence of regulatory reform concerning the continued existence of the Camat as PPATS in Lhokseumawe. This research employs a normative-empirical juridical method, applying a statute approach, a conceptual approach, and a socio-legal approach. The data sources consist of primary legal data and secondary legal data. Primary data were obtained through field research conducted in the City of Lhokseumawe. The data collected through literature review and interviews were analyzed qualitatively. The findings of this research indicate that the weaknesses of the Camat as PPATS in the City of Lhokseumawe are reflected in the constraints encountered by the Camat in exercising that function. These constraints include: limited access to up-to-date information on land-related regulations; limited knowledge of land matters owing to the temporary nature of the office; a lack of specialized capacity to handle complex land administration matters; and errors and irregularities in the drafting of land deeds. Meanwhile, the position of the Camat as PPATS remains juridically recognized. Nevertheless, the continued appointment of the Camat as Temporary PPAT is no longer relevant in the City of Lhokseumawe, whether assessed from a juridical or a sociological perspective. The legal implications of the execution of land deeds by the Camat as PPATS include the transfer of land rights from one party to another, the creation of payment obligations, and the establishment of a binding authentic instrument that serves as the basis for the registration of the transfer of rights at the Land Office. It is recommended that the Government enact new regulations restricting the dual office-holding of Camat as both PPATS and as the Regional Government Official of the Sub-district. It is further expected that the National Land Agency (BPN) refrain from further appointing Camat as PPATS in Regencies/Cities where the formation of professional PPATs has already been fulfilled. In order to improve the quality of land deed services, it is recommended that the public refrain from continuing to make use of the services of the Camat as PPATS. Keywords: Existence, Sub-district Head (Camat), Temporary Land Deed Official.