PENGGUNAAN ASAS HUKUM DALAM PEMERINTAHAN PADA DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH
Sebagai sebuah norma hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengandung prinsip dasar asas “lex specialis” karena teritorialnya, sifat dan jenisnya. Tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahnnya juga diklasifikasikan sebagai norma yang bersifat “lex specialis” karena mengatur perihal yang khusus tentang pertambangan, sehingga bagaimana memaknai dan menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi genera…
ANALISIS PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KON…
Dalam menjalankan kewenangannya yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjaga independensi dan imparsialitas serta menjunjung tinggi asas nemo judex in causa sua sebagai bagian dari prinsip peradilan yang adil. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan polemik serius karena adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Hakim konstitusi dalam pemeriksaan perkara tersebut. Putusan…
PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 (SUAT…
Pemilu merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia dan salah satu tahapan dalam pemilu adalah kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tindak lanjut UU No 7 Tahun 2017 telah ditertibkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No 15 Tahun 2023 menentukan bahwa pemasangan alat peraga kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbang…
PELAKSANAAN REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (SUATU PENELITIAN D…
Pemilihan umum adalah instrumen demokrasi yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan terpilih. Salah satu unsur terpenting dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah hadirnya penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dalam konteks ini, rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan aspek penting untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan prinsip keumuman, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan. Namun dalam praktiknya, proses rekrutme…
PELAKSANAAN PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 1 …
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 7 huruf a tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai pembatasan timbulan sampah dengan melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik di beberapa bidang usaha di Banda Aceh. Namun, penggunaan kantong plastik di Banda Aceh masih tergolong masif, sehingga produksi sampah di Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembatasan timbulan sampah menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017…
