KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNAL PARTA…
Penyelesaiannya perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, masih menyisakan masalah berupa kekaburan dan ketidakpastian hukum,…
- Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN AKTA HIBAH TANAH YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BAGI PENERIMA HIBAH B…
Pasal 210 KHI membatasi hibah hanya sepertiga bagian harta. Dalam praktiknya terdapat akta hibah tanah yang dibuat oleh PPAT/PPTS melebihi ketentuan batas maksimal tersebut. Adanya gugatan pembatalan akta hibah tanah yang melebihi batas maksimal tersebut menimpulkan permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat melebihi batas maksimal, bagaimana perlindungan hokum terhadap penerima hibah dengan itikad baik dan bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah ta…
PENGGUNAAN ASAS HUKUM DALAM PEMERINTAHAN PADA DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH
Sebagai sebuah norma hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengandung prinsip dasar asas “lex specialis” karena teritorialnya, sifat dan jenisnya. Tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahnnya juga diklasifikasikan sebagai norma yang bersifat “lex specialis” karena mengatur perihal yang khusus tentang pertambangan, sehingga bagaimana memaknai dan menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi genera…
ANALISIS PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KON…
Dalam menjalankan kewenangannya yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjaga independensi dan imparsialitas serta menjunjung tinggi asas nemo judex in causa sua sebagai bagian dari prinsip peradilan yang adil. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan polemik serius karena adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Hakim konstitusi dalam pemeriksaan perkara tersebut. Putusan…
PELAKSANAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 (SUAT…
Pemilu merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia dan salah satu tahapan dalam pemilu adalah kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tindak lanjut UU No 7 Tahun 2017 telah ditertibkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No 15 Tahun 2023 menentukan bahwa pemasangan alat peraga kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbang…
PELAKSANAAN REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (SUATU PENELITIAN D…
Pemilihan umum adalah instrumen demokrasi yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan terpilih. Salah satu unsur terpenting dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah hadirnya penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dalam konteks ini, rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan aspek penting untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan prinsip keumuman, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan. Namun dalam praktiknya, proses rekrutme…
