EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUATRNAKTA TANAH SEMENTARA DI LHOKSEUMAWE
EKSISTENSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA DI LHOKSEUMAWE
Meutia Ulfa*
Adwani***
Zainal Abidin***
ABSTRAK
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan wewenang kepada
Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk
melaksanakan fungsi PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Namun,
data lapangan menunjukkan bahwa di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT
masi…
IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN TANAH TERLANTARRNTERHADAP HAK GUNA USAHA SEBAGAI OB…
IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN TANAH TERLANTAR TERHADAP
HAK GUNA USAHA SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN
Muh. Zein Thalib
Adwani
*
**
Zainal Abidin
***
ABSTRAK
Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). HGU dapat
dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Deng…
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKY…
Pelaksanaan hak interpelasi merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hak tersebut digunakan untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Aceh mengenai kebijakan yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menimbulkan dinamika ketatanegaraan di Aceh adalah kebijakan refocusing Anggaran Pendapatan…
PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTA…
PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(Suatu Penelitian di Kota BANDA ACEH dan ACEH BESAR)
Riko Alkausar1
Teuku Saiful2
Suhaimi3
ABSTRAK
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang kewajiban pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tah…
MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSA…
MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA (SUATU PENELITIAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH)
Mahliga Nurmayani
Sanusi
Zainal Abidin
ABSTRAK
Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Pengaturan tersebut menunjukk…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KAN…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN
Chairul Yunadi
Teuku Saiful
1
Iman Jauhari
2
3
ABSTRAK
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri disaat
sebelum atau sesudah perkawinan yang umumnya mengatur pemisahan harta.
Dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan
disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dan
setelah itu disahkan dan d…
PELAKSANAAN REKRUTMEN KEANGGOTAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH OLEH TIM S…
Pemilihan umum di Aceh memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satunya dalam mekanisme rekrutmen keanggotaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Rekrutmen tersebut dilakukan oleh Tim Independen (tim seleksi) yang dibentuk oleh DPRA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Namun, pelaksanaan rekrutmen anggota KIP Aceh periode 2023–2028 masih menimb…
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI KOTA BANDA ACEH
Transformasi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap interaksi masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan, layanan pinjaman online menjadi solusi cepat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi disebutkan: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya denga…
IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS BAGI INDEPENDENSI DAN PERCEPATAN …
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kehadiran Dewan Pengawas menimbulk…
