Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9 UU Nomor 22/2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) mengatur tentang hak narapidana. Ketentuan UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan sebanyak 12 (duabelas) haknya. Namun, dalam praktik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie bahwa narapidana hanya menerima 3 (tiga) hak saja. Fakta empiris ini bertentangan dengan norma hukum mengenai pemenuhan hak narapidana.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Blangpidie, faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Blangpidie, upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Blangpidie.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pengumpulan data primer dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data penelitian bersifat deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Hambatan pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Blangpidie terjadi akibat Overcapasity, tidak tersedia anggaran yang cukup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya Fasilitas Kesehatan, dan banyaknya jumlah tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan yang berada di Wilayah Hukum Lapas Kelas IIB Blangpidie. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Blangpidie, yaitu dengan meningkatkan anggaran, mempercepat proses peradilan pidana, pembinaan kepribadian, dan peningkatan Sumber Daya Manusia
Disarankan kepada kepada pihak Lapas untuk memenuhi hak narapidana secara utuh sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Diharapkan Pemerintah dan Instansi Penegak hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana untuk saling bersinergi dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Blangpidie. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan penyediaan anggaran untuk Lapas Kelas IIB Blangpidie, hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan tentang pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Blangpidie.

Article 9 of Law Number 22 of 2022 on Corrections provides for the rights of prisoners. The Law expressly stipulates that prisoners are entitled to twelve (12) statutory rights. However, in practice at the Class IIB Blangpidie Correctional Institution, prisoners receive only three (3) of these rights. This empirical finding is inconsistent with the legal provisions governing the fulfillment of prisoners' rights. This study aims to examine the implementation of prisoners' rights at the Class IIB Blangpidie Correctional Institution, identify the factors hindering the fulfillment of those rights, and analyze the efforts that can be undertaken to ensure their effective implementation. This research employs an empirical juridical method. Primary data were collected through field research by conducting interviews with respondents and key informants. Secondary data were obtained through library research by examining relevant legal literature and statutory regulations. The data were analyzed using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the fulfillment of prisoners' rights at the Class IIB Blangpidie Correctional Institution has not been fully realized. The primary obstacles include prison overcrowding, insufficient budget allocations, a shortage of human resources, inadequate healthcare facilities, and the large number of detainees placed in custody by the police and the public prosecutor's office within the jurisdiction of the Class IIB Blangpidie Correctional Institution. To address these challenges, several measures may be undertaken, including increasing budget allocations, expediting the criminal justice process, strengthening personality development and rehabilitation programs for prisoners, and improving the quantity and quality of human resources. Based on the findings, it is recommended that the correctional institution fully implement prisoners' rights in accordance with the applicable laws and regulations. Furthermore, the Government and all law enforcement agencies involved in the criminal justice system should strengthen their coordination and cooperation to overcome the obstacles to fulfilling prisoners' rights at the Class IIB Blangpidie Correctional Institution. The Government is also encouraged to increase budget allocations for the institution in order to address the various challenges affecting the effective fulfillment of prisoners' rights.